Jakarta, CNN Indonesia —
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia menginisiasi ‘No Tax for Knowledge‘ yang mendorong relaksasi pajak bagi industri media agar institusi jurnalistik terus terjaga (sustain) sehingga terus memberikan informasi yang berkualitas.
“Inisiatif yang akan mulai kita dorong adalah ‘No Tax for Knowledge‘. Ini maksudnya adalah untuk lembaga-lembaga institusi jurnalistik yang bagus yang terverifikasi, yang memberikan edukasi dan informasi yang benar, kalau bisa dikurangi pajaknya” kata Ketua Pemred Retno Pinasti usai Run for Good Journalism 2025 by Forum Pemred yang turut dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Minggu (16/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Relaksasi pajak itu, menurut Retno, diperlukan juga untuk menjaga penyampaian informasi yang kredibel yang dibutuhkan oleh negara dan masyarakat.
“Supaya kita semua sustain, dan negara ini punya informasi serta edukasi yang baik untuk seluruh masyarakat dan generasi ke depan,” katanya, melanjutkan.
Selain itu, dia menegaskan Forum Pemred mendorong insan jurnalis menghasilkan produk jurnalistik yang berkualtas dan berintegritas una menjaga masyarakat dari informasi hoaks yang merugikan.
“Karena kita pasti semua merasakan di tengah badai informasi ini informasi hoaksnya banyak banget nah di situlah peran jurnalis,” ujar dia.
Respons Menkeu
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Purbaya Yudhi mengatakan sudah mendengar aspirasi dari Forum Pemred terkait bisnis media saat ini.
“Tadi juga saya sempat diskusi dengan pemred-pemrednya. Mereka ngeluh katanya bisnis jurnalisme, media lagi turun. Saya bilang, ya itu karena anda kemarin-kemarin nggak protes cukup banyak, sehingga ekonomi jatuh, anda diem aja,” ujar Purbaya.
Purbaya mengatakan dirinya mendorong agar industri media ke depan harus terus memberikan kritik terhadap pemerintah agar ekonomi domestik tetap terjaga.
“Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita enggak jatuh lagi ekonominya,” ujar dia.
(antara/kid)
[Gambas:Video CNN]
