Sementara di Manggarai Barat, sebuah SMK berdiri di atas bukit tanpa listrik; mesin praktik otomotif di sana tak pernah benar-benar berputar. Ini bukan kisah masa lalu. Ini potret pendidikan Indonesia di tahun 2025.
Guru-guru di daerah seperti itu bukan hanya mendidik, tapi bertahan hidup. Banyak yang menanam sayur sepulang mengajar, sebagian jadi tukang ojek agar dapur tetap berasap.
Honor mereka sering telat berbulan-bulan, tunjangan datang tidak pasti, dan status kepegawaian mereka menggantung di antara janji reformasi birokrasi yang tak kunjung tuntas.
Rekrutmen tenaga pendidik pun semakin jauh dari semangat panggilan jiwa. Banyak yang menjadi guru bukan karena cinta mengajar, tapi karena tidak ada pilihan lain.
Profesi yang dulu dianggap mulia itu kini kehilangan auranya. Kita mulai mendengar kasus guru yang memukul murid, mempermalukan siswa, bahkan melanggar etika yang dulu menjadi fondasi kepercayaan antara pengajar dan yang diajar.
Benar kata Ki Hajar Dewantara, “Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kodrat itu.” Hari ini, murid pun tak lagi memandang guru dengan hormat seperti dulu. Mereka hidup di era ketika otoritas moral lebih sering datang dari influencer ketimbang pengajar di kelas.
Teguran dianggap penghinaan, hukuman kecil bisa berujung laporan polisi. Orang tua ikut marah, kepala sekolah tertekan, dan guru diancam mutasi hanya karena menegakkan disiplin. Maka di ruang kelas, otoritas menjadi rapuh, dan pelajaran kehilangan arah. Lalu hubungan belajar berubah jadi transaksi. Bukan lagi dialog batin yang menumbuhkan karakter.
Sementara itu, politik dan birokrasi sering kali menekan para guru: siapa yang tak mau ikut upacara partai penguasa bisa disisihkan; siapa yang berani bersuara tentang ketidakadilan dana BOS akan “diingatkan”.
Di beberapa daerah, kepala dinas pendidikan menahan tunjangan bagi guru yang dianggap tidak loyal. Di titik ini, kata-kata Paulo Freire (1921–1997), pendidik dan filsuf asal Brasil, terasa seperti teguran: “Pendidikan sejati adalah tindakan cinta, dan karena itu tindakan berani.”
Namun bagaimana mungkin keberanian itu tumbuh, bila sistem justru menakut-nakuti mereka yang berpikir bebas? Guru akhirnya lebih sibuk menjaga posisi daripada menjaga nurani.
Semua reformasi pendidikan yang digembar-gemborkan pusat seolah terhenti di meja birokrasi. Sekolah tetap kekurangan dana. Belanja daerah pun tetap mengandalkan pusat.
Ketika daerah gagal mengelola pendidikan, pusat akan kembali turun tangan dengan proyek-proyek baru: digitalisasi sekolah, bantuan tablet, program literasi–semuanya berhenti di angka serapan, bukan kualitas.
Kita sering mendengar kata “bonus demografi”. Tapi di banyak pelosok negeri, yang lahir bukanlah bonus, melainkan beban yang tak pernah diurus. Anak-anak itu belajar dengan guru yang letih, di ruang kelas yang rapuh, dengan kurikulum yang berubah lebih sering daripada nasib mereka.
Di titik ini, krisis pendidikan bukan sekadar soal dana atau kebijakan, tapi cermin retak dari moral negara itu sendiri. Negara yang sibuk memuji infrastruktur, tapi absen di jam pelajaran.
Negara yang bangga dengan kereta cepat, tapi lupa memperbaiki jalan berlumpur yang dilalui guru honorer menuju sekolahnya. Negara mungkin hadir di kelas, tapi lewat proyek, bukan dalam jiwa pendidikan.
