Jakarta, CNN Indonesia —
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala Dinkes Lombok Tengah, Suardi mengatakan, upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
“Saat ini sebanyak 48 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah memiliki SLHS sesuai ketentuan,” kata Suardi dikutip dari Antara, Senin (17/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan jumlah Dapur MBG di Lombok Tengah yang belum memiliki sertifikat SLHS masih banyak, sehingga pihaknya tetap intensif melakukan pengawasan supaya pengelola SPPG segera mengurus syarat penerbitan SLHS.
“Kami tetap memberikan pendampingan, agar semua SPPG di Lombok Tengah memiliki SLHS,” katanya.
Ia mengatakan Dapur MBG yang belum memiliki sertifikat tersebut tetap beroperasi, karena pengurusan penerbitan tersebut tetap berjalan.
“Proses pengajuan SLHL tetap berjalan,” katanya.
Komandan Kodim 1620/Lombok Tengah Letkol Arm Rangkuti Karimmuddin mengatakan hasil evaluasi program MBG di daerah itu berjalan baik.
“Kendala pasokan dan kualitas bahan pangan sudah teratasi sehingga ketika disalurkan kepada siswa siswi sesuai jadwal, insyaallah tidak ada lagi kasus keracunan,” katanya.
Ia mengatakan jumlah penerima manfaat program MBG di Lombok Tengah telah mencapai 300 ribu orang dengan 58 SPPG. Namun, jumlah itu belum merata di 12 kecamatan karena pihaknya masih memetakan titik-titik Dapur MBG.
“Kami berharap setiap wilayah atau kecamatan memiliki SPPG. Pada setiap wilayah dengan radius lima kilometer dari sekolah harus ada Dapur MBG,” ujarnya.
Terkait dengan sejumlah SPPG di daerah itu yang belum beroperasi, ia mengaku terkendala prosedur pencairan dana dari BGN.
Ia berharap, kendala ini segera teratasi agar penyaluran paket MBG kepada pelajar tidak terganggu.
“Ini berangsur-angsur diselesaikan,” katanya.
Selain itu, pihaknya terus mendorong agar seluruh Dapur MBG di daerah setempat segera mengantongi SLHS dan sertifikat pendukung lainnya.
Dia mengatakan sertifikat tersebut sebagai hal baru, namun seiring waktu akan dilengkapi oleh pengelola Dapur MBG.
“Yang belum mengurus SLHS segera diinventarisasi, laporkan apa kendala dan kami koordinasikan langsung dengan BGN,” katanya.
(inh)
