Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terjadi lintas negara di Asia Tenggara, Indonesia kena dampaknya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak agar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN menghasilkan dokumen konkret yang menjadi solusi atas masalah perdagangan orang.
Hal ini disampaikan Jokowi pada momen KTT ASEAN yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Jokowi mengatakan sebagian besar korban perdagangan orang adalah WNI.
“Salah satu yang Indonesia usung untuk dibahas di KTT ini adalah pemberantasan perdagangan manusia terutama online scams. Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita,” kata Jokowi dalam pernyataan pers di Labuan Bajo seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (8/5/2023).
Jokowi lalu menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam menyelamatkan 20 WNI korban TPPO di Myanmar. Jokowi mengatakan upaya penyelamatan ini bukanlah sesuatu yang mudah.
“Ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah, karena lokasinya di wilayah konflik,” ujar Jokowi.
Pada 5 Mei lalu, Indonesia bersama otoritas Filipina dan perwakilan negara asing juga berhasil menyelamatkan 1.048 orang korban TPPO dari 20 negara. Sebanyak 143 orang di antaranya merupakan WNI.
Jokowi menegaskan kejahatan perdagangan manusia harus diberantas. Karena itu, dia mendorong ada dokumen kerja sama yang disepakati di KTT ASEAN.
“Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi harus diberantas tuntas sehingga dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi,” ujar Jokowi.
Selanjutnya, kasus-kasus perdagangan orang di lingkung Asia Tenggara yang merugikan Indonesia: