Jakarta –
Sejumlah akademisi Indonesia yang berdomisili di United Kingdom (UK) atau Britania Raya menyampaikan sikap terkait situasi terkini di Indonesia. Para akademisi RI itu mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan menyuarakan aspirasi secara damai.
“Sebagai akademisi Indonesia di Britania Raya, kami menyerukan pada masyarakat untuk waspada terhadap provokasi kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, dan terus menyuarakan aspirasi secara damai. Mari memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, menghindari segala bentuk kekerasan,” kata para akademisi RI di UK, dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).
Mereka mengatakan tujuan menyampaikan aspirasi adalah menuntut keadilan. Mereka mengimbau untuk saling jaga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tujuan kita adalah menuntut perubahan yang adil dan mendasar. Waspadai setiap upaya yang mencoba memecah belah rakyat dalam dengan meletupkan kekerasan. Mari saling menjaga agar hak konstitusional kita untuk menyuarakan pendapat dan keresahan tetap murni dan berintegritas,” jelasnya.
Berikut poin-poin pernyataan akademisi RI di UK:
Atas dasar semangat untuk mendorong perbaikan bagi Indonesia hari ini, kami menyatakan sikap untuk merespons situasi sosial dan politik Indonesia hari ini:
1. Kami mengecam kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan tindak penghakiman sepihak terhadap pengunjuk rasa baik oleh aparat negara maupun elemen masyarakat yang tidak bertanggung jawab di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan daerah-daerah lain. Kami mendesak pihak yang bertanggung jawab, terutama pejabat-pejabat kepolisian terkait, untuk bertanggung jawab, minimal dengan mengundurkan diri. Kami juga mendorong reformasi sektor keamanan dan kepolisian secara menyeluruh untuk memastikan aparat kepolisian dan institusi keamanan kita melaksanakan kerja secara profesional.
2. Kami mendesak Presiden untuk segera melakukan pergantian (reshuffle) dan perampingan kabinet secara menyeluruh untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Kami mendesak Presiden untuk mengevaluasi dan mengganti menteri-menteri yang gagal, tidak kompeten, memiliki konflik kepentingan dengan bisnis dan relasi politik, atau yang tersangkut kasus korupsi. Kami terutama menyoroti kinerja menteri dan kepala lembaga yang terkait dengan pengambilan kebijakan ekonomi, keuangan, agraria, kesejahteraan sosial, serta keamanan dan kepolisian untuk evaluasi lebih jauh.
3. Kami menuntut reformasi total pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR harus lebih transparan dan terbuka terhadap audit. Selain itu, DPR harus menghentikan pengesahan kebijakan yang justru menambah kesenjangan sosial-ekonomi dan membebani rakyat. Secara khusus, kami meminta agar DPR meninjau ulang remunerasi yang tidak proporsional yang sangat jauh dari gaji minimum masyarakat, dengan patokan yang proporsional terhadap PDB Per Kapita Indonesia.
4. Kami menuntut pemerintah untuk secara serius menanggapi tuntutan rakyat dengan berfokus pada akar permasalahan dari tuntutan masyarakat hari ini, yakni ketimpangan ekonomi dan taraf hidup masyarakat yang rendah. Kami mendesak pemerintah untuk memperhatikan hak-hak pekerja transportasi daring, pekerja rumah tangga, masyarakat adat, Salah satunya, secara konkret, kami meminta agar pemerintah memperhatikan dan segera menanggapi secara serius tuntutan buruh dalam demonstrasi hari Kamis, 28 Agustus 2025. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat, bukan pada kepentingan segelintir elit yang memperkaya diri sendiri di saat masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan.
5. Kami mengecam keras praktik pembagian jabatan sebagai imbalan politik baik di BUMN maupun lembaga negara. Praktek ini tidak hanya merusak profesionalisme, tetapi juga menjadi alat untuk membeli dukungan politik dan mengabaikan kompetensi. Kami menuntut pemerintah untuk menghentikan praktik ini dan hanya menempatkan individu yang profesional dan berintegritas di posisi-posisi strategis, demi tata kelola yang bersih dan akuntabel.
6. Kami menyerukan pada para akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memperhatikan secara serius persoalan-persoalan konkret yang dihadapi masyarakat akibat kebijakan pemerintah, alih-alih merapat pada kekuasaan. Para tokoh masyarakat, intelektual dan terutama pemuka agama adalah penyangga keutuhan bangsa dan memiliki peran vital untuk mendampingi mendampingi dan membela masyarakat, bukan untuk melegitimasi kebijakan pemerintah tanpa kritik.
Britania Raya, 1 September 2025.
Akademisi Indonesia di Britania Raya:
1. Dr. Ahmad Rizky M. Umar, Aberystwyth University
2. Dr. Siti Sarah Muwahidah, University of Edinburgh
3. Dr. Galih Ramadana Suwito, University College London
4. Dr. Dhanan Sarwo Utomo, Heriot-Watt University
5. Dr. Desy Pirmasari, University of Leeds
6. Dr. Betty Featherstone, Canterbury Christ Church University
7. Dr. Kandrika Pritularga, Lancaster University
8. Dr. Parulian Sihotang, University of Dundee
9. Dono Widiatmoko, University of Derby
10. Dr. Sigit Wibowo, Glasgow Caledonian University
11. Dr. Soe Tjen Marching, SOAS University of London
12. Dr. Endah Saptorini, Bournemouth University
13. Dr. Zahrina Mardina, University of Leeds
14. Ade Indah Muktamarianti, University of Cambridge (alumnus), Fauna & Flora
15. Dr Dian Mayasari, University of Wales Trinity St David
16. Muhammad Nabil Satria Faradis, University of Cambridge
(lir/azh)
