Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR terhadap penguatan sektor transportasi . (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
JAKARTA – DPR menyetujui pagu indikatif anggaran Kementerian Perhubungan untuk Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp24,4 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis pada 2026.
Menyikapi putusan Komisi V DPR tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR terhadap penguatan sektor transportasi nasional. Menurutnya, anggaran tersebut akan difokuskan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur dan layanan transportasi di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami menyambut baik pengesahan pagu indikatif ini sebagai bagian dari upaya bersama membangun sistem transportasi yang inklusif, berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Menhub Dudy, Kamis (10/7/2025).
Pagu indikatif 2026 akan diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis, seperti pemeliharaan perlengkapan jalan dan penanganan lokasi rawan kecelakaan, peningkatan keselamatan penerbangan dan perkeretaapian, operasional dan pemeliharaan bandara, stasiun, terminal, dan pelabuhan, serta pelayanan angkutan perintis termasuk angkutan barang dan ternak.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk mendukung proyek pembangunan MRT Jakarta East–West Line, pengembangan Pelabuhan Patimban, proyek Indonesia Mass Transportation (MASTRAN), pelatihan vokasi, dan pengembangan sarana pendidikan transportasi.
Adapun rincian distribusi alokasi anggaran Rp24,4 triliun ini diperuntukkan di antaranya:
1. Kegiatan layanan keperintisan sebesar Rp3,21 triliun
2. Dukungan keselamatan transportasi sebesar Rp2,88 triliun
3. Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sebesar Rp1,13 triliun
4. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebesar Rp1,17 triliun
5. Pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp1,85 triliun
Meski telah disetujui pagu indikatif sebesar Rp24,4 triliun, angka ini mengalami penurunan sebesar Rp7,05 triliun dibandingkan alokasi anggaran 2025.
