Atasi Banjir, Pemprov Banten Akan Normalisasi Kali di Maharta-Ciledug Indah

Serang –

Pemprov Banten akan membantu normalisasi kali di wilayah Tangerang Raya yang dilanda banjir beberapa waktu kemarin. Langkah ini diharapkan bisa mengatasi masalah banjir di Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Arlan Marzan mengatakan Tim Pengendali Banjir sudah berkoordinasi. Rapat tersebut dihadiri Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemkot Tangerang Selatan, Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian.

“Dalam jangka pendek, kita akan meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk identifikasi titik-titik mana yang bisa diperbaiki dalam waktu cepat, seperti tanggul rusak, dan mana yang perlu normalisasi,” kata Arlan, di Kota Serang, Selasa (15/7/2025).

Pendataan disampaikan sudah selesai. Pemprov Banten bersama dengan pihak terkait akan survei untuk tindak lanjut.

“Kemarin, pendataan sudah selesai. Hari Senin dan hari ini sudah lakukan survei untuk lakukan tindak lanjut,” ucapnya.

Arlan menyebut tempat yang akan dinormalisasi adalah kali di Perumahan Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan dan Ciledug Indah, Kota Tangerang.

“Kita akan normalisasi di Maharta, Kali Serua. Nanti di Kota Tangerang di Ciledug Indah,” ujarnya.

Diketahui, pada pekan lalu, Senin (7/7) dan Selasa (8/7) tejadi banjir di wilayah Jabodetabek termasuk Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan bahwa wilayah-wilayah yang terdampak banjir memang tergolong daerah rawan.

“Tadinya banjir itu musiman, empat tahun sekali. Sekarang makin pendek. Perkembangan wilayah yang makin padat dan berbagai faktor lainnya menyebabkan banjir bisa terjadi dua hingga tiga kali dalam setahun. Contohnya di Ciledug Indah, Puri Kartika, Maharta, Jurangmangu, dan lainnya,” jelasnya, Selasa (8/7).

Andra menilai salah satu penyebab utama banjir adalah menyempitnya saluran air. Masalah ini, menurut dia, perlu diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Kami sudah membentuk Satgas Pengendalian Banjir yang dipimpin oleh Pak Sekda. Mudah-mudahan bisa segera bekerja. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari solusi bersama antara pemerintah pusat, pemprov, pemkab/kota, dan para pengembang,” ujarnya.

(aik/idn)