Memperingati Hari Tani Nasional, para petani menggelar aksi demonstrasi di Jakarta. Mereka menyuarakan seputar isu-isu agraria.
Demonstrasi terkonsentrasi di depan Gedung DPR dan di kawasan Patung Kuda, Monumen Nasional (Monas), Rabu (24/9). Secara tertib, mereka menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah.
“Pada aksi Hari Tani Nasional ini kami menyikapi kebijakan yang berkaitan dengan politik pangan nasional kita,” kata Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sebab sumber pangan kita masih diarahkan diorientasikan oleh badan skala besar, korporatisasi pertanian skala besar seperti Food Estate dengan sistem monokulturnya yang mengakuisisi lahan,” lanjutnya.
Dewi juga menyoroti kebijakan orientasi pangan yang saat ini dinilainya bercorak militeristik. Menurutnya, dalam sistem pangan nasional, tentara sampai dilibatkan.
“Sehingga corak politik ekonomi pangan yang seperti itu membahayakan kaum tani atau nelayan. Karena seharusnya petani dan nelayan ditempatkan produsen pangan yang utama, bukan korporasi itu,” ungkapnya.
Gelar Pameran
Di depan Gedung DPR, massa menampilkan foto-foto bertemakan isu agraria. Pameran foto yang ditampilkan seperti konflik agraria yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Selain itu, pameran foto menampilkan wajah-wajah korban konflik agraria. Salah satunya adalah Salim Kancil, petani asal Lumajang, Jawa Timur, yang harus kehilangan nyawa.
|
Seorang massa aksi melihat pameran foto wajah petani di depan DPR/MPR, Jakarta, Rabu (24/9/2025). (Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom)
|
Massa aksi menampilkan foto-foto dan dikaitkan pada batang bambu. Sejumlah peserta sesekali menengok foto-foto yang ditampilkan. Sementara aksi masih berlangsung hingga siang hari ini.
Cor Badan
Peserta aksi juga melakukan aksi cor badan di kawasan Patung Kuda, Monas. Aksi itu dilakukan untuk memprotes konflik agraria yang kerap terjadi.
Pantauan detikcom, aksi cor badan itu dilakukan oleh petani bernama Ridwan, yang disebut berasal dari Riau.
Seorang temannya mencampur semen dengan tanah. Dia lalu menuangkannya ke dalam beton yang sudah ditempati oleh Ridwan.
Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Betran Sulani, mengatakan pihaknya ikut melakukan advokasi para petani di Riau. Dia menyebut Ridwan melakukan aksi cor badan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah.
“Aksi sudah kami lakukan sejak lama, tapi tuntutan tidak diakomodir, maka di momentum Hari Tani Nasional, aksi cor badan ini sebagai kritikan, kekecewaan, akumulasi kekecewaan petani Riau bahwa pemerintah tidak selesai melaksanakan reforma agraria. Konflik agraria sampai hari ini tidak selesai, baik itu di Riau maupun seluruh Indonesia,” ujar Betran.
Betran menyebut Ridwan merupakan petani Riau yang menuntut reforma agraria. Betran mengatakan aksi cor badan akan terus digelar sampai tuntutan mereka dipenuhi.
 Seorang massa aksi dicor dengan semen di Jalan Medan Merdeka Selatan saat memperingati Hari Tani Nasional, Rabu (24/9/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dramatik terhadap kondisi agraria negara. (Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom) |
“Setiap kita dipanggil tidak ada penyelesaian tuntutan. Makanya perwakilan tetap masuk, aksi cor badan tetap lanjut sampai tuntutan diakomodir. Sebenarnya petani mau ketemu Prabowo-Gibran, tapi diwakili Kementerian Sekretariat Negara,” ujarnya.
Hasil Bertemu Pimpinan DPR
Sejumlah perwakilan massa aksi unjuk rasa Hari Tani Nasional menemui pimpinan DPR. Salah satu pembahasannya adalah mengenai konflik agraria uang telah terjadi berlarut-larut di Indonesia.
Dewan Syuro Serikat Petani Pasundan, Arif Budiman, menyampaikan bahwa selain pimpinan DPR, ada perwakilan dari beberapa kementerian. Disepakati bahwa akan dibentuk lembaga untuk menyelesaikan reforma agraria yang menjadi tuntutan aksi.
“Tadi disepakati, karena dari DPR/MPR juga menghadirkan beberapa kementerian yang terkait untuk menyelesaikan reforma agraria, tadi salah satunya disepakati untuk membentuk kelembagaan atau badan atau apa pun namanya untuk menyelesaikan konflik agraria ini,” kata Arif kepada wartawan.
Dia mengatakan, dalam waktu dekat, lembaga tersebut akan didirikan. Lembaga tersebut nantinya juga bertugas untuk mengatasi konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah.
“Jadi, dalam waktu dekat, mungkin dalam tahun ini, tadi diinformasikan, tadi ada juga dari Kepala Staf Presiden juga hadir, berbagai kementerian hadir dari Komisi IV hadir dan unsur pimpinan DPR/MPR hadir, menyepakati untuk membentuk suatu kelembagaan atau badan atau apapun namanya, untuk menyelesaikan konflik agraria di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Kemudian, kesepakatan lain yang disampaikan adalah akan memperbaiki peta yang ada agar bisa digunakan secara sama oleh kementerian dan lembaga. Sebab, saat ini, berbagai kementerian dan lembaga memiliki peta masing-masing.
“Ada lagi salah satunya untuk memperbaiki peta. Karena peta di Indonesia itu masih peta-peta lintas sektor, berbagai kementerian punya peta masing-masing. Ke depan, kita akan terpusat dan sedang diperbaiki oleh ATR/BPN,” tuturnya.
“Tadi kalau bilang target tahun ini sudah menyelesaikan kelembagaan untuk menyelesaikan konflik agraria ini,” lanjutnya.
Pertemuan dengan Perwakilan Presiden
Sementara itu, perwakilan massa petani yang menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda juga sudah bertemu pihak Istana Presiden. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan pihaknya bertemu dengan Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, serta Menteri Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. Katanya para menteri itu diutus langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menemui massa aksi.
 Foto: Massa aksi demo Hari Tani di kawasan Patung Kuda (Taufiq Syarifudin/detikcom) |
“Mereka mengatakan kami bukan mewakili masing-masing kementerian, tapi mewakili Presiden, menerima petani berhubung beliau sedang bertugas ke PBB. Jadi mereka mengatakan akan menindaklanjuti permohonan dari Serikat Petani,” kata Henry di lokasi aksi setelah bertemu dengan pihak istana.
Dalam pertemuan itu, Henry meminta pemerintah dapat menyelesaikan masalah agraria yang sudah berlangsung selama ini. Menurut Henry, pihak Istana berjanji bakal menyampaikan masalah itu ke Presiden Prabowo.
“Karena kita bilang, selama ini ATR, kementeriannya kehutanan lambat dalam menyelesaikan ini,” kata Henry.
“Jadi, mereka bilang, mereka akan sampaikan kepada Presiden dan memanggil kementerian yang terkait untuk itu,” jelasnya.
Selanjutnya, massa menuntut tanah-tanah perkebunan, tanah-tanah kehutanan menjadi objek reforma agraria. Menurut dia, hal itu sesuai dengan perintah konstitusi maupun perintah dari Perpres Reforma Agraria.
“Dan mereka setuju akan menyampaikannya juga kepada Presiden. Demikian juga yang ketiga, tentang undang-undang yang sedang dibahas di DPR supaya nanti disampaikan mereka ke DPR, yaitu undang-undang kehutanan, undang-undang kooperasi, dan undang-undang pangan,” imbuhnya.
Selain itu, Henry menyebutkan pihak istana menjanjikan bakal menyampaikan ke Presiden Prabowo soal keinginan pencabutan UU Cipta Kerja. Dia berpendapat UU Cipta Kerja merugikan rakyat.
“Mereka akan sampaikan kepada Presiden, karena menurut kita Undang-Undang Cipta Kerja itu bukannya menciptakan kerja, tapi justru membuat pengangguran yang begitu banyak, perampasan tanah, dan impor pangan yang besar,” ucapnya.
Tak hanya itu, massa petani dijanjikan bakal ada Dewan Reforma Agraria untuk tindak lanjut masalahnya. Dia berharap hal itu terwujud.
“Dan yang keenam adalah soal dibentuknya Dewan Reforma Agraria Nasional, yang langsung dibawa Presiden, mereka setuju,” katanya.
Meski telah ditemui pihak istana, mereka mengaku belum puas. Sebab, semua tuntutan perlu ditindak lanjut dan nyata hasilnya lebih dulu.
“Menurut kita belum. Jadi itu kan masih mereka menampung, dan akan memprosesnya lebih lanjut ke kementerian lain,” katanya.
Atas hal itu, mereka tetap meminta agar Prabowo Subianto bisa menemui langsung para petani. Menurut dia, pertemuan dengan Presiden penting sebagai bentuk komitmen pemerintah memenuhi janjinya.
“Karenanya kita minta juga supaya petani bisa jumpa dengan Presiden. Secara langsung. Secara langsung. Dan kita berharap bisa dalam waktu seminggu ini,” kata Henry.
“Karena menurut kita penting jumpa dengan Presiden, karena Reforma Agraria belum dilaksanakan, walaupun dia sudah satu tahun berpemerintahan. Itu menunjukkan bahwasannya kementerian-kementerian yang ada selama ini belum menjalankan, katakan lah mandat yang sudah diberikan. Karena dalam RPJMN, dalam Asta Cita-nya Prabowo ada Reforma Agraria, tapi tidak dilaksanakan,” sambungnya.
Halaman 2 dari 6
(isa/isa)
