Waketum Projo Freddy Damanik menanggapi Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, yang menilai tak wajar dengan absennya Wapres Gibran Rakabuming Raka saat pelantikan menteri. Freddy mengatakan absennya Gibran tidak melanggar aturan, lantaran adanya tugas lain.
“Sebenarnya bukan tidak wajar. Tapi itu adalah harapan publik atau masyarakat banyak bahwa Presiden dan Wapres harus berada pada saat yang sama dalam acara tertentu,” kata Freddy kepada wartawan, Sabtu (20/9/2025).
“Namun dalam konteks ketidakhadiran Wapres dalam pelantikan sejumlah pejabat di Istana karena memang ada kegiatan yang harus dihadiri Wapres dan sudah lama dijadwalkan. Yang penting adalah tidak ada pelanggaran aturan,” sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, menurutnya, kunjungan Gibran ke luar negeri pun atas izin Presiden Prabowo Subianto. Dia memastikan Prabowo dan Gibran selalu berkoordinasi.
“Memang sudah ada izin dari Presiden atas ketidakhadiran Wapres. Kedua beliau itu berkoordinasi intens di tengah kesibukan masing-masing,” ujarnya.
Freddy mengaku memahami harapan publik mengenai kepemimpinan Prabowo-Gibran. Bahkan, kata dia, banyak pihak menginginkan duet Prabowo-Gibran berlanjut hingga dua periode.
“PROJO juga sepakat pada keinginan masyarakat agar Prabowo-Gibran harmonis dalam kepemimpinannya. Seperti, selalu berkoordinasi dan bermusyawarah sebelum mengambil keputusan dalam mengelola pemerintahan,” paparnya.
“Nah, harapan tersebut sudah dilaksanakan dan itu yang terjadi selama ini. Pak Prabowo dan Pak Gibran tidak lepas koordinasi,” sambung dia.
Dia pun menegaskan tak ada masalah dalam hubungan Prabowo-Gibran. Dia lantas mengajak publik untuk terus mendukung kepemimpinan Prabowo-Gibran.
“Jadi, intinya tidak ada masalah antara Presiden dan Wapres. Ketidakhadiran Wapres dalam pelantikan pejabat yang lalu karena ada kegiatan dan itu atas izin Presiden Prabowo,” tegasnya.
Hal yang sama juga sampaikan oleh Ketua Umum Bara JP Utje Gustaaf Patty. Menurutnya, tidak ada yang aneh dengan ketidakhadiran Gibran dalam acara pelantikan.
“Gak ada yang aneh dengan ketidakhadiran Wapres dalam pelantikan tersebut, karena beliau sudah lama terjadwal untuk kunker ke Papua Nugini,” katanya.
Dia mengatakan Prabowo dan Gibran merupakan sosok yang fleksibel. Meski begitu, dia menilai pendapat tersebut hanya bagian dari dinamika.
“Tidak harus hadir, kecuali Presiden barhalangan. Pak Prabowo dan Mas Gibran itu orang yang praktis kok,” ujar Utje.
“Pakar punya pendapat dan itu sah-sah saja, publik juga punya opini dan sudut pandang sendiri. Kita nikmati dinamika yang ada, sambil tetap menjaga suasana yang adem agar masyarakat bisa memiliki keseharian yang normal,” imbuhnya.
Sebelumnya, Adi Prayitno menilai ketidakhadiran Gibran saat pelantikan tidak wajar. Dia mengatakan alasan tidak bisa hadir karena kunjungan ke luar negeri sebetulnya sah secara politik.
“Publik pasti tak tahu persis soal ketidakhadiran wapres di pelantikan menteri alasannya apa. Itu konsumsi elite tertentu. Yang bisa ditangkap itu hanya bahasa politik permukaan soal adanya penugasan di Papua Nugini. Secara politik ini sah jadi rujukan karena pengakuan ‘resmi’ dari orang dalam,” kata Adi Prayitno saat dihubungi, Sabtu (20/9).
Meski begitu, Adi menilai wajar jika publik tetap berspekulasi liar di balik ketidakhadiran Gibran. Ia menyebut ketidakhadiran Gibran pada momen penting bukan cuma terjadi satu kali.
Halaman 2 dari 2
(amw/dhn)
