Jakarta –
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut baik rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem per Maret 2025 dalam konferensi pers di Gedung Ankea Bhakti Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut adalah hasil nyata dari strategi besar gagasan Presiden Prabowo Subianto.
“Hari ini kita mulai merasakan buah dari strategi besar Presiden Prabowo. Langkah-langkah konkret dalam penanganan kemiskinan kini terlihat hasilnya, dan itu ditunjukkan secara data oleh BPS,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).
Ia menjelaskan, sejumlah pendekatan sistematis telah dilakukan Kemensos selaku pelaksana utama program bantuan sosial (Bansos), termasuk:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Perbaikan Data Melalui DTSEN
Kemensos melakukan verifikasi data langsung ke lapangan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
2. Penyisiran dan Pengalihan Sasaran
Pemerintah melakukan pengalihan penerima Bansos dari kelompok menengah (desil 6-10) ke kelompok miskin riil (desil 1-2), antara lain:
- 1,9 juta KPM PKH dan Sembako dialihkan ke desil bawah
- 8,2 juta penerima PBI dengan NIK tidak aktif digeser ke kelompok miskin riil
- Triwulan I: 15 juta lebih penerima dari desil 1-4
- Triwulan II: naik jadi 16 juta KPM (naik 9,8%)
- Penerima ganda PKH dan Sembako naik dari 6 juta ke 8 juta lebih (naik 31,8%)
3. Kolaborasi dan Pemanfaatan Teknologi
Kemensos juga memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemda sesuai Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sistem usul-sanggah juga diperkuat agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam pemutakhiran data.
“Bansos bukan sekadar angka di rekening, tapi penyambung hidup masyarakat. Karena itu, harus benar-benar tepat sasaran,” tegas Gus Ipul.
4. Distribusi Bansos yang Akuntabel
Langkah pengawasan dilakukan melalui:
- Kerja sama dengan PPATK untuk memverifikasi apakah penerima terindikasi terlibat kasus kriminal seperti pendanaan terorisme atau narkoba
- Evaluasi rekening tak aktif atau saldo tidak wajar bersama Bank Indonesia
- Evaluasi penerima tetap seperti lansia dan penyandang disabilitas, termasuk kemungkinan pemberhentian bantuan bagi mereka yang sudah mandiri secara ekonomi.
Gus Ipul menegaskan bahwa tidak ada pengurangan bansos dalam proses ini. Menurutnya, justru bansos dialihkan dari penerima yang tidak tepat ke masyarakat miskin yang benar-benar layak.
Komitmen terhadap penanganan kemiskinan juga ditunjukkan lewat penebalan bansos pada Juni-Juli yang mencakup 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah bahkan menambah kuota 400 ribu KPM untuk dua bulan ke depan serta memberikan tambahan bantuan beras bagi keluarga rentan.
Meski angka kemiskinan ekstrem menurun, Gus Ipul menekankan bahwa perjuangan belum selesai. Menurutnya, bansos hanyalah jaring pengaman sementara. Langkah jangka panjang tetap harus berfokus pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
“Bansos adalah jaring pengaman, tapi pemberdayaan adalah jalan keluar. Kita harus bergerak bersama, pusat, daerah, swasta, dan masyarakat sipil,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa Kemensos akan terus menggunakan DTSEN sebagai acuan tunggal dalam pendataan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta melakukan evaluasi rutin terhadap penerima manfaat.
Gus Ipul menegaskan, seluruh langkah ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, untuk mengawal kebijakan ini.
“Kami mohon doa restu dari rekan-rekan media dan masyarakat. Ini bukan kerja satu kementerian, tapi kerja bangsa untuk memastikan tidak ada yang tertinggal,” pungkasnya.
Tonton juga video “BPS Ungkap Jumlah Penduduk Miskin Turun Jadi 23,85 Juta Orang” di sini:
(akn/ega)
