JAKARTA – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Eddy Soeparno menjelaskan soal isu pemangkasan subsidi energi termasuk BBM yang kemudian dialokasikan ke program makan siang gratis sesuai janji kampanyenya.

    Menurutnya, yang akan dilakukan bukan pemangkasan subsidi BBM.



    “Saya tidak pernah mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran akan memangkas subsidi BBM,” tegasnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

    Eddy menekankan, kata-katanya yang akurat yaitu efisiensi subsidi energi, bukan pemangkasan. Dia menegaskan bahwa sebagai Pimpinan di Komisi VII DPR RI, dirinya mengetahui kebutuhan dan masalah Indonesia di bidang energi.

    “Kata-kata akuratnya efisiensi subsidi energi. Saya kan Pimpinan Komisi VII, jadi tau kebutuhan dan masalah kita di bidang energi apa,” jelas Eddy.

    Dilansir dari Bloomberg, Eddy mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo akan menyesuaikan subsidi energi selama 2 hingga 3 bulan ke depan setelah resmi menjabat pada Oktober mendatang.

    Eddy juga menyampaikan bahwa sekitar 80% dari Rp350 triliun anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsisi solar dan LPG 3 kg, ternyata lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah dan tinggi.

     BACA JUGA:

    Eddy menambahkan, di sisi lain, pria yang hingga kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu juga ingin pengumpulan pajak untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Eddy mencatat, penerimaan pajak Indonesia hanya setara 10% produk domestik bruto (PDB), sedangkan negara tetangga di Asia Tenggara ini memiliki rasio pajak sebesar 14%.

    “Reformasi pendapatan harus membantu mengalokasikan dana untuk janji kampanye utama Prabowo, yaitu menyediakan makan siang dan susu kepada 80 juta anak sekolah di Indonesia, membantu meningkatkan hasil kesehatan dan pendidikan, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi perempuan dan pengusaha,” tutur Eddy.


    Follow Berita Okezone di Google News


    Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
    ORION, daftar sekarang dengan
    klik disini
    dan nantikan kejutan menarik lainnya

    Lebih lanjut Eddy menuturkan, program ini diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp400 triliun, lebih besar dari seluruh defisit anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp347,6 triliun atau sekitar 1,65% dari PDB.

    Eddy bahkan menyebutkan, untuk membantu memuluskan janji kampanyenya itu, Prabowo akan berupaya membangun koalisi yang kuat di parlemen, termasuk dengan mengundang partai-partai lain seperti calon terdepan PDI-P. Tidak hanya itu, Prabowo bahkan mungkin merekrut calon presiden lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk bergabung dalam pemerintahannya.

    “Dia menilai itu adalah formula sukses untuk membangun pemerintahan yang stabil ke depan,” tutup Eddy.



    Source link

    Share.