Ditpolsatwa Polri Lantik Pengurus Pemerhati Polisi Satwa di HUT ke-66

Jakarta –

Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri menggelar syukuran memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-66 di Mako Baharkam Polri, Kelapa Dua, Depok. Momentum ini sekaligus dimanfaatkan untuk mengukuhkan dan melantik pengurus Pemerhati Polisi Satwa (PPS).

Acara syukuran digelar pada Jumat (4/7/2025) di Mako Baharkam Polri, Kelapa Dua, Depok. Kepala Korps Sabhara Baharkam Polri, Irjen Mulia Hasudungan Ritonga awalnya mengaku bangga dengan kehadiran Polisi Satwa saat defile pasukan di HUT Bhayangkara.

Irjen Mulia memberi pesan terhadap personel. Pertama, yaitu selalu mengasah kemampuan teknis dalam menangani satwa Polri agar senantiasa memberikan pelayanan yang baik.

“Yang kedua, rawat dan perlakukan satwa dengan penuh kasih sayang. Ingatlah bahwa satwa Polri adalah aset berharga, yang memberikan perhatian, kasih sayang, dan perawatan maksimal. Karena keberhasilan, tugas dari rekan-rekan tidak lepas dari kondisi fisik dan mental satwa,” kata Irjen Mulia dalam sambutannya.

Ketiga, lanjut Irjen Mulia, junjung loyalitas serta integritas dalam mengembangkan setiap amanah. Karena itulah yang menjadi pondasi kekuatan ditpolsatwa dalam menjaga nama baik polri.

“Yang keempat, tingkatkan kemampuan dan prestasi dengan perkembangan teknologi di era digitalisasi. Kuasai inovasi digital dalam mendukung tugas-tugas kepolisian dan jadilah personil yang tanggung serta responsif terhadap perubahan,” tuturnya.

“Jadilah insan yang peduli terhadap masyarakat serta semangat biasa tetap akan diberikan bantuan mereka yang membutuhkan, dan jadilah pelindung serta pengayom yang sesungguhnya,” tambahnya.

Terpisah, Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Tory Kristianto mengatakan bahwa urgensi pembentukan Pemerhati Polisi Satwa sejalan dengan tantangan yang dihadapi Ditpolsatwa dalam penanganan kejahatan terhadap satwa di lapangan.

“Kerja-kerja kami di lapangan menghadapi tantangan kompleks, mulai dari minimnya informasi dari masyarakat, jaringan perdagangan ilegal satwa yang semakin canggih, hingga keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, keberadaan PPS sebagai mitra pengawasan sosial dan penyampai aspirasi publik sangat penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kerja Ditpolsatwa,” ungkap Brigjen Tory.

Ia juga menambahkan bahwa PPS akan menjadi bagian dari strategi besar dalam mewujudkan tata kelola perlindungan satwa yang kolaboratif, adaptif, dan partisipatif. Sekaligus mendukung komitmen nasional dan internasional dalam pelestarian keanekaragaman hayati.

Sementara, Ketua Umum Pemerhati Polisi Satwa, Monica Fany Megawati menyampaikan bahwa pembentukan PPS dilatarbelakangi oleh meningkatnya ancaman terhadap kelestarian satwa liar di Indonesia. PPS akan fokus pada kegiatan pemantauan kebijakan, edukasi publik, publikasi kajian, serta menjadi pusat koordinasi bagi berbagai pemangku kepentingan yang peduli terhadap isu perlindungan satwa.

“Perburuan ilegal, perdagangan satwa dilindungi, dan rusaknya habitat menjadi alarm serius bagi keberlangsungan satwa di Indonesia. PPS hadir sebagai ruang partisipatif yang independen, untuk menjembatani kepentingan antara masyarakat, akademisi, organisasi konservasi, dan Polri dalam memperkuat tata kelola perlindungan satwa. Kami ingin menjadi mitra kritis, namun konstruktif, berbasis data dan riset kebijakan,” ujar Monica.

(azh/azh)