Jakarta –
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program sekolah rakyat. Program ini digagas sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata keberpihakan negara terhadap masyarakat marginal. Kami di DPD RI mendukung penuh langkah progresif ini sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi SDM nasional,” ujar Sultan kepada wartawan, Jumat (8/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sultan menyebut sekolah rakyat merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan secara sosial dan ekonomi. Ia menegaskan inisiatif ini sangat selaras dengan poin keempat Asta Cita, yakni membangun SDM unggul melalui penguatan sektor pendidikan, sains, dan teknologi.
Sultan secara khusus menyoroti pelaksanaan program ini di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, yang menjadi salah satu wilayah percontohan nasional. Menurutnya, kehadiran sekolah rakyat di daerah-daerah seperti Kaur menjadi penegasan bahwa pemerataan pendidikan adalah prioritas strategis menuju Indonesia Emas 2045.
Lokasi sekolah rakyat di Kabupaten Kaur, lanjut Sultan, sudah lulus tahap verifikasi untuk Sekolah Permanen, yakni: di Desa Cucupan Kecamatan Muara dan SMAN 11 (renovasi). Semua persyaratan sudah dipenuhi dan tinggal menunggu DED (Detail Engginering Desain) oleh Kementerian PU.
Khusus SMAN 11 di Desa Padang Petron, Kab. Kaur, progres pembangunan fisik sedang berjalan dan dijadwalkan mulai beroperasi pada pertengahan Agustus 2025. Sekolah ini akan menampung 100 siswa (40 Siswa SMA dan 60 Siswa SMP).
“Kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian PU, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini. Sekolah Rakyat harus kita dorong menjadi gerakan nasional,” kata Sultan.
Sultan menekankan keberhasilan sekolah rakyat tidak boleh semata-mata diukur dari aspek infrastruktur. Ia menyoroti pentingnya kurikulum kontekstual, pelatihan guru adaptif, serta pendampingan sosial bagi siswa agar hasilnya benar-benar menyentuh akar persoalan ketimpangan pendidikan.
“Pendidikan tidak bisa hanya dibangun dari gedung dan meja belajar. Kita perlu pendekatan yang humanis, relevan, dan mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi siswa di lapangan,” terangnya.
Sultan berpandangan, program ini harus menjadi simbol transformasi pendidikan nasional menuju sistem yang lebih adil, merata, dan inklusif. Ia berharap sekolah rakyat dapat menjadi alat ampuh dalam pengentasan kemiskinan, sekaligus memperkuat fondasi ekosistem pendidikan berbasis keadilan sosial.
“Sekolah rakyat harus kita jadikan sebagai tulang punggung pembangunan SDM bangsa, terutama di daerah-daerah tertinggal. Ini adalah investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Pada gelombang awal (Tahap I), pemerintah telah menetapkan sebanyak 100 lokasi rintisan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63 lokasi telah resmi beroperasi sejak 14 Juli 2025, dengan total 247 rombongan belajar dan 6.180 siswa yang berasal dari keluarga rentan dan kelompok masyarakat kurang mampu.
Akhir Juli 2025 juga sudah bertambah 37 Sekolah Rakyat dan ditargetkan penambahan 59 Sekolah Rakyat beroperasi pada September mendatang. Pemerintah menargetkan operasional tahap ini dapat dimulai pada pertengahan Agustus 2025, dengan dukungan anggaran pembangunan mencapai sekitar Rp206,17 miliar.
Secara keseluruhan, hingga pertengahan tahun 2025, total anggaran yang telah dikucurkan oleh Kementerian PU untuk mendukung program Sekolah Rakyat telah mencapai Rp 327,1 miliar.
(whn/dhn)
