Jakarta –
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mengapresiasi Pemkot Surabaya yang meresmikan 1.360 Kampung Pancasila di 153 kelurahan. Program tersebut diharapkan memberikan dampak positif untuk masyarakat.
Program Kampung Pancasila merupakan kelanjutan dari program Kampung Madani yang sebelumnya telah diresmikan oleh Pemkot Surabaya. Dampak positif telah dirasakan di tingkat RW.
“Kampung Pancasila ini program bagus. Saya berharap jangan hanya menjadi slogan, tetapi juga ada penyelesaian terhadap permasalahan yang muncul di lapangan,” kata Bahtiyar dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahtiyar membahkan, jika sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya telah mendapatkan pelatihan dan diharapkan turun kelapangan untuk bisa mensukseskan program. Sebab, banyak bidang harus disentuh mulai kesejahteraan, sosial, pendidikan dan kemiskinan.
Politisi dari Partai Gerindra menyebutkan, langkah ini bagus untuk masyarakat, agar setiap problem masyarakat bisa terakomodir dengan baik dan terealisasi dengan baik.
Menurut, Bahtiyar jika setiap daerah memiliki potensi dan masalah berbeda. Ia mencontohkan pada kelurahan tertentu lebih cocok dikembangkan urban farming, sementara di kelurahan lain ada persoalan nelayan yang perlu perhatian khusus.
“Saya kira koordinasi dengan provinsi dan pusat juga penting. Karena ada program yang mungkin harus diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pusat. Jadi, harus ada kolaborasi yang jelas agar cepat dieksekusi,” ujar Bahtiyar.
Lebih lanjut, Bahtiyar mengungkapkan, keberadaan Kampung Pancasila bisa menjadi sarana edukasi bagi mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata di Surabaya. Mereka akan bisa menilai program tersebut secara langsung.
“Mahasiswa bisa menilai langsung program Kota Surabaya secara langsung. Ini bisa menjadi bahan tugas dan skripsi. Karena program Kampung Pancasila ini terobosan baru yang belum ada di kabupaten atau kota lain di Jawa Timur,” tutur Bahtiyar.
Tonton juga video “Pakar Sebut DPRD Pilih Pemimpin Daerah Tidak Selesaikan Akar Masalah” di sini:
(anl/ega)
