Jakarta –
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mangatakan Indonesia baru memiliki Kementerian Kebudayaan di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 setelah merdeka. Menurutnya, ini adalah komitmen dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan budaya sebagai fondasi bangsa dalam pembangunan jati diri identitas.
“Dari hari pertama (menjabat) saya mengatakan kita perlu reinvent Indonesian identity. Karena identitas kita ini sebenarnya sangat luar biasa kuat pokok akarnya, dan itu adalah budaya dan peradaban. Saya selalu mencatatkan dua hal, pertama soal kekayaan dan kedua keberagaman,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).
Hal ini dia ungkapkan saat hadir sebagai keynote speaker dalam Workshop Kolaboratif Multipihak (pusat-daerah) yang diselenggarakan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, dia kemudian menyebutkan Undang-undang dasar 1945 yang menjadi dasar dari konstitusi, yakni Pasal 32, yakni negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
“Kemudian diterjemahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 sebagai pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan itu termasuk di dalamnya adalah pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan,” jelasnya.
Fadli Zon juga menyampaikan jika kebudayaan itu adalah etalase paling depan, kebudayaan itu adalah wajah peradaban. Perjalanan peradaban dari semua negara, maju atau tidak, dilihat dari kebudayaan. Hal itu penting sebagai engine bagi pembangunan. Tetapi kekayaan yang paling penting adalah kekayaan budaya yang menurutnya bisa menjadi ekonomi budaya.
“Ketika mendampingi Presiden saat menghadiri Bastille Day, saya bertemu dengan Menteri Kebudayaan Prancis dan seluruh institusi budaya Perancis, termasuk museum-museumnya. Saya bertanya, dari mana museum ini dapat dana-nya? Mereka mengatakan museum-museum ini dapat dana-nya 50% dari merchandise, dari souvenir-souvenir yang ada di museum 50%, baru kemudian tiket, baru kemudian ada bantuan dari pemerintah yang hanya 20%,” jelasnya seraya turut menyampaikan perihal harga tiket yang menurutnya di Indonesia terlalu rendah, yang menurutnya pemikiran tersebut harus diubah.
Senada dengan yang disampaikan Menbud, Plt. Direktur Utama TMII Ratri Paramita mengatakan kepada para peserta untuk melakukan pembenahan.
“Workshop ini adalah momen yang sangat penting untuk kita semua. Bagaimana kita nanti merumuskan, mengkolaborasi dan mendapatkan arahan dari Pak Menteri. Bagaimana kita merumuskan ini bersama agar anjungan akan lebih indah, agar menjadi wajah untuk Indonesia,” ungkapnya.
Selanjutnya Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI, Setya Utama, menyampaikan jika pihaknya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bersama-sama menjaga dan mengembangkan Taman Mini Indonesia Indah.
Sinergi ini menurutnya tidak hanya menghadirkan pengelolaan fisik kawasan, tetapi juga merawat nilai budaya, memperkenalkan kearifan lokal, serta menyediakan ruang pembelajaran bagi seluruh masyarakat.
Namun demikian, menurut Setya Utama kita juga menyadari tantangan ke depan yang semakin besar, yakni: perkembangan teknologi, tren wisata, serta kebutuhan generasi muda yang menuntut pengelolaan lebih adaptif, inovatif, dan modern, promosi yang kreatif, pelayanan yang berkualitas, serta peningkatan kegiatan yang relevan harus terus dikembangkan, agar Taman Mini Indonesia Indah tidak hanya menjadi ikon budaya nasional, tetapi juga mampu bersaing dengan destinasi wisata internasional.
“Melalui workshop kolaboratif ini, kita berharap dapat merumuskan langkah-langkah konkret untuk memperkuat tata kelola, memperluas promosi, serta menghadirkan program-program anjungan daerah yang lebih berkualitas. Dengan demikian, Taman Mini Indonesia Indah akan semakin kokoh sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia yang menyatukan,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Direktur Fasilitas Infrastruktur, Kementerian Ekonomi Kreatif, Fahmy Akmal; Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Pariwisata, Fransiskus Handoko; serta para Sekretaris Daerah Provinsi se-Indonesia.
Sekedar diketahui, Workshop Kolaboratif: Tata Kelola, Promosi dan Rancang Program Anjungan Daerah dilaksanakan bertujuan membangun sinergi serta mengintegrasikan kebijakan nasional antarkementerian dalam rangka transformasi Anjungan Daerah. Ada empat tujuan yang ingin diraih oleh anjungan-anjungan dari penyelenggaraan workshop hari ini. Pertama adalah sebagai etalase identitas daerah, kedua sebagai pusat aktivitas dan kolaborasi, ketiga, sebagai instrumen promosi strategis, dan terakhir menjadi jembatan nasional dan global dengan permulaan yang tepat, terukur, kolaboratif, dan bersinergi.
Simak juga Video ‘Fadli Zon soal Penulisan Ulang Sejarah: Sudah Proses Editing’:
(akd/akd)
