Anggota Komisi VI DPR, Sarmuji, mengusulkan Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto nantinya juga bertugas di Danantara. Menurutnya hal itu akan mempermudah pengambilan kebijakan lantaran dua lembaga ini saling berkaitan.
“Ada bagusnya kalau Kepala BP BUMN merangkap Danantara sehingga memudahkan pengambilan kebijakan. Konsekuensinya pengawasan oleh lembaga lain harus kuat karena dua kekuasaan ada dalam satu tangan,” kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (3/10/2025).
Sarmuji mengatakan Kepala BP BUMN harus jujur dan mampu menuntaskan segala persoalan di internal. Sarmuji berharap BP BUMN nantinya mampu berbenah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kami berharap berbagai persoalan yang ada dalam BUMN diselesaikan secara tuntas. Pengelola BUMN harus jujur jika ada persoalan sehingga memudahkan diagnosis dan penyelesaian,” ungkap Ketua Fraksi Golkar DPR ini.
Sarmuji mewanti-wanti sistem perekrutan direksi hingga komisaris di BP BUMN. Sekjen Partai Golkar ini meminta kebijakan yang diambil BP BUMN memprioritaskan aspek profesionalitas.
“Jangan terlalu banyak gincu yang manipulatif. Kelihatan baik dari luar, tetapi keropos di dalam. Soal rekrutmen direksi dan komisaris juga perlu kehati-hatian. Darimanapun sumber rekrutmennya tidak ada masalah yang penting memenuhi aspek profesional,” ungkapnya.
Adapun DPR telah mengesahkan UU BUMN yang mempertegas status lembaga itu dari kementerian menjadi badan, Kamis (2/10). Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pejabat yang akan memimpin BP BUMN ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Supratman belum bisa memastikan sosok yang akan menduduki Kepala dan Wakil Kepala badan baru tersebut. Belum dapat diketahui apakah sosok Plt Menteri BUMN, yakni Dony Oskaria, akan ditunjuk sebaya Kepala BP BUMN.
“Jadi itu (Kepala BP BUMN) nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden. Walaupun itu boleh dirangkap untuk sementara, karena itu sepenuhnya tergantung sama Bapak Presiden siapa orang yang akan ditunjuk,” kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (26/9).
Simak juga Video: DPR Sahkan RUU BUMN, Kementerian Jadi Badan Pengaturan BUMN
Halaman 2 dari 2
(dwr/rfs)
