Jakarta –
Pemerintah Provinsi Banten akan mengirimkan 44 Kartu Keluarga (KK) sebagai transmigran ke luar Pulau Jawa. Sebanyak 11 di antaranya akan dikirim ke Sulawesi Barat (Sulbar).
Gubernur Banten Andra Soni melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan Provinsi Sulbar terkait pengiriman transmigran. Penandatanganan MoU dilaksanakan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Transmigrasi (Kementrans) di Kota Denpasar, Bali, Senin (28/7/2025).
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, transmigrasi bukan hanya memindahkan orang ke luar pulau, tetapi juga memindahkan kesejahteraan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kalau dulu transmigrasi itu kita memahaminya sebagai memindahkan penduduk, kalau sekarang sudah bertransformasi menjadi memindahkan kesejahteraan,” ujar Andra.
Andra menyebut Provinsi Banten juga bisa menjadi tujuan transmigrasi lokal (translokal). Translokal adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang masih dalam satu provinsi atau pulau.
“Sehingga Provinsi Banten juga bisa menjadi bagian dari kepesertaan transmigrasi lokal yang bisa dioptimalkan di Pulau Jawa,” jelasnya.
“Sekarang ada potensi transmigrasi di Pulau Jawa yang bisa diterapkan di Provinsi Banten,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi mengatakan Provinsi Banten akan mengirim 11 KK yang mengikuti program transmigrasi ke Provinsi Sulbar.
“Tahun ini, Provinsi Banten mendapat kuota 43 KK untuk mengikuti program transmigrasi dengan tujuan Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Menurut Septo, Pemprov telah memiliki MoU dengan Sulawesi Selatan. Sementara itu, untuk Kalimantan Tengah, Pemprov masih membahasnya.
“Untuk Sulawesi Selatan, MoU yang lama masih berlaku. Sedangkan dengan Kalimantan Tengah masih dalam pembahasan karena ada beberapa poin yang harus disepakati,” katanya.
(aik/eva)
