Jakarta –
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten menemui Gubernur Banten Andra Soni. Para nelayan mengeluhkan sulit mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk kapal mereka.
Ketua DPD HNSI Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani, menyebut subsidi BBM belum merata. Menurutnya, masih banyak wilayah pesisir di Banten yang belum terakomodasi kuota BBM subsidi untuk nelayan.
“Terkait BBM subsidi, ini belum merata. Masih banyak ranting-ranting di tingkat kecamatan maupun desa pesisir pantai yang belum terakomodir kuota BBM-nya,” kata Neneng, Kamis (11/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia berharap gubernur mengeluarkan kebijakan untuk menangani masalah tersebut, baik berupa penambahan kuota maupun kemudahan akses izin.
“Karena ini memang harus menjadi langkah kebijakan Pak Gubernur, untuk bisa memberikan solusi terkait BBM subsidi, menambah kuota, ataupun memberikan kemudahan dalam mengakses izin,” ujarnya.
Selain itu, Neneng juga menyoroti masalah alih fungsi lahan. Menurutnya, pembangunan industri menyebabkan penyempitan jalur nelayan.
“Hal lain yang kami soroti adalah penyempitan alur nelayan akibat adanya industri. Kami juga minta dilibatkan dalam setiap pembuatan AMDAL dan izin-izin terkait,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan akan membuat forum lanjutan untuk membahas masalah nelayan. Ia berharap pertemuan selanjutnya sudah menghasilkan gambaran kebijakan yang akan dikeluarkan.
“Jadi secara komprehensif kita berdiskusi. Sebelumnya akan didahului oleh pembahasan teknis melalui Ibu Kadis Kelautan dan Perikanan Banten, supaya saat diskusi nanti bukan lagi sekadar curhat, tapi sudah sama-sama mencari solusi,” ujar Andra.
(aik/lir)
