Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons rencana pemerintahan Prabowo Subianto melakukan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan.
“Pemutihan BPJS harus seiring sejalan dengan faskes. Jangan malah menimbulkan persoalan baru di lapangan bagi masyarakat,” kata Hari kepada RMOL, Minggu, 9 November 2025.
Hari menaruh harapan pengguna BPJS tidak lagi menggunakan kriteria ekonomi, bahkan kelas atas, menengah dan bawah menggunakan BPJS.
“Baiknya BPJS harus digunakan oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Jangan sampai ada slogan, ‘Rakyat Miskin Dilarang Sakit’,” terang Hari.
Selain itu, Hari mewanti-wanti, pemutihan terhadap pengguna BPJS jangan menjadi masalah baru di pemerintahan saat ini. Sesuatu hal baru yang membantu masyarakat juga harus tepat sasaran, termasuk pemutihan BPJS.
“Jangan yang sudah-sudah kejadian dana pendidikan untuk anaknya malah digunakan untuk judol oleh orangtuanya. Agenda pemerintahan saat ini terhadap APBN adalah efisiensi dan tepat sasaran. Jangan sampai pelaksanaan pemutihan BPJS menjadi serampangan dan menjadi agenda kelompok tertentu azas manfaat dengan tema pemutihan BPJS,” pungkas Hari.
