Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan setiap kebijakan publik harus berdasarkan teori yang teruji dan data saintifik yang kuat.
Menurutnya, tanpa fondasi ilmiah yang jelas, kebijakan hanya akan menjadi langkah coba-coba yang berisiko gagal.
“Teori yang tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan hanya akan menjadi diskusi akademik yang indah tapi tidak bisa direalisasikan. Sebaliknya, kebijakan tanpa teori dan basis data adalah kebijakan coba-coba. Gubernur dan bupati harus membuat kebijakan berdasarkan teori yang sudah teruji dan data yang kuat,” kata Tito dalam keterangan resminya, Senin (10/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan dan penyeimbang pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik.
Ia berharap kampus tidak hanya menjadi tempat pendidikan, tetapi juga aktif memberikan masukan berbasis ilmiah kepada pemerintah.
“Perguruan tinggi terdiri dari orang-orang dengan kapasitas intelektual tinggi yang bisa mengubah budaya masyarakat. Karena itu, universitas harus sering memberi masukan berdasarkan referensi dan data ilmiah yang akurat,” ujarnya.
Mantan Kapolri itu menegaskan bahwa perguruan tinggi harus menjadi penyeimbang (counterbalance) dalam kebijakan publik-bukan oposisi, tetapi mitra strategis yang menyampaikan pandangan objektif dan berbasis riset.
“Rektor dan jajarannya harus kompak, begitu juga senat akademik. Hanya dengan soliditas internal, perguruan tinggi bisa menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan nasional,” kata Tito.
Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya aparatur pemerintahan yang profesional dan efisien untuk menjalankan administrasi pemerintahan dengan baik.
“Kita perlu aparatur pemerintahan yang mampu menjalankan administrasi secara efektif dan efisien. Tanpa itu, kebijakan yang baik sekalipun tidak bisa berjalan optimal,” tegasnya.
(fra)
[Gambas:Video CNN]
