Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menilai capaian 50 persen penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah penting dalam pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi.
Ia menekankan, pencapaian tersebut perlu diikuti dengan upaya memperkuat kemandirian pangan di tingkat daerah. Hal itu disampaikan saat berdialog dengan mitra dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Selasa (11/11).
Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat yang kini telah mencapai 41,2 juta jiwa, tetapi juga dari kemampuan daerah mengelola dan memanfaatkan sumber pangan lokal secara berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Program ini harus direspons sebagai upaya membangun kemandirian daerah. Kabupaten seperti Bantaeng memiliki potensi besar untuk menjadi model pelaksanaan program MBG yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bertumpu pada potensi daerah,” ujar Tamsil dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11).
Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai gizi seimbang dalam setiap menu program agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Selain itu, ia mendorong seluruh unsur daerah berkolaborasi dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung keberlanjutan program.
Dalam kunjungan tersebut, Tamsil meninjau fasilitas SPPG di Jalan Gagak, Bantaeng, termasuk area dapur dan gudang penyimpanan bahan pangan. Ia berdialog dengan pengelola dan relawan dapur, serta mengingatkan pentingnya sertifikasi laik higienis dan sanitasi pada setiap fasilitas agar kepercayaan publik terhadap program tetap terjaga.
Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin, yang juga Ketua Satgas MBG Kabupaten Bantaeng, menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG di daerahnya menunjukkan kemajuan positif. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga kualitas bahan pangan, higienitas dapur, dan melibatkan petani serta pelaku UMKM lokal sebagai pemasok utama bahan makanan.
“Semua SPPG yang di Bantaeng sudah memiliki SLHS. Arahan Bapak Tamsil menjadi dorongan kuat bagi kami untuk menjaga konsistensi kualitas seluruh dapur MBG,” kata dia.
Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan TP PKK Kabupaten Bantaeng. Diskusi yang berlangsung menyoroti pentingnya integrasi data penerima manfaat serta kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar penyaluran gizi dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Menutup kunjungannya, Tamsil menegaskan komitmen DPD RI dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap pembangunan dan pelaksanaan SPPG di berbagai daerah. Ia berharap Bantaeng dapat menjadi model kerja sama efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian pangan lokal.
(rir)
