Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan (Foto: Tangkapan layar/iNews TV)
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan, menilai legalisir ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), beberapa bagiannya ditutupi guna melindungi data pribadi. Diketahui, bagian yang ditutupi dalam salinan ijazah itu adalah tanda tangan rektor dan dekan, serta tanggal lahir.
Awalnya, ia menyatakan bahwa beberapa bagian yang ditutup itu bertujuan menghindari pemalsuan. “Kenapa saya bilang menghindari pemalsuan, jadi pemalsuan dalam artian kalau mungkin ini hanya Pak Bonatua yang menggunakan data ini, itu mungkin it’s ok, nggak ada masalah,” kata Ade dalam program Rakyat Bersuara iNewsTV, Selasa (11/11/2025).
“Tetapi kalau kita menyerahkan, bisa dikatakan lah diserahkan kemudian lengkap, kemudian Pak Bonatua mempublikasikan lagi ke tempat lain, efek yang akan terjadi itu akan ada pemalsuan-pemalsuan, itu yang dijaga sebenarnya,” sambungnya.
Ia menilai, yang melakukan penutupan di beberapa bagian salinan ijazah Jokowi itu adalah instansi yang memberikan dokumen tersebut kepada Bonatua Silalahi, yakni KPU. “Karena KPU PDP — perlindungan data pribadi — UU itu dulu, KPU menghindari dia dikenakan pasal itu, karena ada tempat tanggal lahir, itu merupakan data pribadi, aturannya ngomong begitu,” ujarnya.
Sebelumnya, Peneliti Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi, menyebut banyak informasi di salinan ijazah Jokowi yang terlegalisir masih ditutupi. Ia menilai hal itu menimbulkan kecurigaan.
Adapun yang dimaksud Bonatua berkaitan dengan salinan ijazah Jokowi terlegalisir yang digunakan di berbagai Pemilihan Umum (Pemilu). “Memang kita harus akui, sepertinya, ini mungkin kecurigaan ya, ada pemalsuan tanda tangan, justru di sininya pemalsuan tanda tangan,” ucap Bonatua dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Roy Cs Ditetapkan sebagai Tersangka, Gaduh Ijazah Jokowi Selesai” yang disiarkan di iNews, Selasa 11 November.
(Arief Setyadi )
