Wacana ini mencuat pasca kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang diduga dilakukan oleh siswa korban perundungan (bullying) dan berasal dari keluarga broken home
“Kami menyambut baik wacana tersebut, tentunya perlu pengawasan bersama dan kolaborasi aktif antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif,” kata Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, lewat keterangan resminya di Jakarta, Selasa, 11 November 2025.
Wacana pembatasan ini muncul setelah Presiden Prabowo berbicara dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat terbatas pada Minggu, 9 November 2025.
Presiden menyoroti bahwa secara psikologis, anak-anak yang bermain game online dengan unsur kekerasan dapat menganggap tindakan kekerasan sebagai hal yang biasa.
Atas hal itu, Fikri Faqih juga mendorong pemerintah agar terus meningkatkan literasi digital kepada pelajar, guru, dan orang tua. Hal ini dinilai penting agar mereka mampu memilah dan menggunakan teknologi secara bijak dan positif.
Selain itu, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan IX Jawa Tengah ini meminta satuan pendidikan memperkuat sistem pengawasan internal.
“Saatnya masing-masing satuan pendidikan berinisiatif, mata pelajaran mana saja yang mendukung hal ini agar guru-gurunya berkoordinasi menyusun bersama kurikulum lokal tentu tidak keluar dari kurikulum yang sekarang berjalan,” pungkasnya.
