Jakarta, CNN Indonesia —
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota polisi aktif menduduki jabatan sipil tak serta merta langsung berlaku.
Lallo menilai putusan itu harus melihat undang-undang lain yang mengatur tugas dan wewenang Polri. Termasuk terkait tugas-tugasnya di luar institusi kepolisian.
“Putusan MK itu ya kita menghormati. Tapi tidak serta merta diberlakukan begitu saja. Kita harus lihat dulu norma-norma yang ada di undang-undang lain,” ujar dia dalam keterangannya, Jumat (14/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lallo menjelaskan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian turut memberikan legitimasi penempatan perwira tinggi Polri di luar institusi kepolisian.
Pasal 28 Ayat (3) menyebutkan, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun, namun penugasan aktif tetap dimungkinkan bila relevan dengan fungsi kepolisian dan berdasarkan perintah Kapolri.
Ia juga mengutip tafsir autentik atas ketentuan tersebut yang menyatakan, jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan fungsi kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri.
“Artinya, dengan logika hukum acontrario, jika jabatan itu berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian dan dilakukan atas penugasan Kapolri, maka masih dimungkinkan bagi perwira tinggi aktif untuk menduduki jabatan tersebut,” katanya.
Hal serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Dia menilai putusan itu hanya melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil di luar tugas-tugas kepolisian.
Namun, Dasco mengaku masih akan mempelajari putusan itu dan mengkaji peluang revisi UU Polri.
“Kalau yang saya tangkap ya, bahwa polisi itu hanya boleh menempatkan personil di luar institusi kepolisian yang bersinggungan dengan tugas-tugas polisi, kalau saya tidak salah begitu,” katanya.
MK mengabulkan permohonan perkara nomor: 114/PUU-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Syamsul Jahidin (mahasiswa/advokat) dan Christian Adrianus Sihite (mahasiswa) yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 tentang Kepolisian (UU Polri).
Pasal 28 mengatur anggota kepolisian boleh menduduki jabatan di luar polri setelah mengundurkan diri. Sementara, pada penjelasan Pasal 28 menyebutkan, yang dimaksud jabatan di luar kepolisian adalah tak punya sangkut paut dengan polisi atau tidak ada penugasan Kapolri.
“Secara substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan satu hal penting yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian,” kata Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur.
(thr/dal)
[Gambas:Video CNN]
