Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus mengatakan aturan terkait penanggulangan tuberkulosis (TBC) yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 akan direvisi.
Ia menjelaskan akan ada perluasan kementerian/lembaga dalam penanggulangan TBC, termasuk melibatkan TNI-Polri.
“Revisi Perpres 67 tahun 2021 akan diubah karena tadinya melibatkan 15 kementerian akan menjadi 35 kementerian dan badan termasuk TNI, Polri,” kata Benjamin usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas TBC di Balai Kota Jakarta, Kamis (13/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Benjamin mengatakan pemberantasan TBC bukan hanya fokus mengobati pasien yang sakit.
Ia juga menyebut penyakit TBC terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Karena orang sakit TBC kan karena faktor gizi, karena daya tahan tubuh yang turun. Orang gizi kurang, orang diabetes gak terkontrol, banyak faktor ya. Maka juga sosial ekonomi yang lemah, maka di daerah kumuh pasti kasus TB-nya tinggi,” ujarnya
Ia mengatakan ada sekitar 1 juta kasus TBC di Indonesia saat ini. Kemenkes menargetkan 900 ribu kasus bisa mendapat pengobatan pada tahun ini
“Sampai hari ini sudah kita obati 700 ribu sekian. Kita harapkan akhir tahun bisa mencapai 900 ribu. Nah, tujuan kami sekarang ini adalah tahun depan kalau target TBC-nya ada berapa semuanya harus diobati,” katanya.
Benjamin menekankan pentingnya kasus TBC ditemukan agar bisa diobati.
“Kalau ditemukan kan diobati habis. Kalau enggak ditemukan ya jumlahnya banyak tiba-tiba meninggal di mana-mana. Bayangkan tuh yang meninggal di atas 125 ribu. Yang meninggal karena TBC lebih banyak daripada Covid tapi kita enggak anggap,” ujarnya.
(yoa/isn)
[Gambas:Video CNN]
