Jakarta, CNN Indonesia —
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, wajib menggunakan bahan pangan lokal dari masyarakat sekitar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dikutip dari Antara, Perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gusti Yudha, menjelaskan bahwa pemanfaatan bahan pangan lokal menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
“Berdasarkan juknis, dapur SPPG mengambil bahan baku dari masyarakat setempat, kalau di sekitar tidak ada, baru bisa mencari bahan baku ke wilayah yang lain,” ujarnya pada sosialisasi MBG bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan, meski bahan baku berasal dari masyarakat, dapur SPPG tidak dapat melakukan pembelian dalam jumlah kecil. Pengadaan dilakukan secara kolektif melalui koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar pasokan yang masuk sesuai kebutuhan dapur.
Gusti menyampaikan bahwa masyarakat dapat berkoordinasi dengan koperasi atau BUMDes untuk mengumpulkan bahan pangan sebelum disetor ke SPPG dalam jumlah besar. Mekanisme ini diharapkan mampu membuka peluang ekonomi bagi petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di Manokwari.
BGN juga mendorong masyarakat yang sebelumnya berhenti bertani atau beternak agar kembali aktif, mengingat dapur SPPG membutuhkan pasokan bahan makanan yang stabil dan beragam.
Standar biaya Program MBG ditetapkan sebesar Rp15.000 per porsi, dengan alokasi Rp10.000 untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk operasional dan tenaga kerja, serta Rp2.000 untuk keuntungan mitra dan yayasan pengelola.
Untuk menjaga kualitas gizi dan kebersihan menu, BGN saat ini membatasi jumlah porsi yang dapat dikelola setiap SPPG. Jika sebelumnya satu dapur dapat mengolah 3.000-4.000 porsi, kini kapasitas dibatasi menjadi 2.500-3.000 porsi per hari.
BGN memastikan bahwa implementasi MBG tidak hanya bertujuan menurunkan angka gizi buruk, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, nelayan, dan usaha kecil lokal dalam rantai pasokan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, mengapresiasi semakin meluasnya pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Manokwari maupun Papua Barat. Ia menilai program ini berkontribusi pada upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“Penting dalam implementasi Program MBG agar bahan baku makanan bergizi diambil dari petani lokal Kabupaten Manokwari untuk mendukung ekonomi masyarakat,” katanya.
Berdasarkan data dari BGN perwakilan Papua Barat, saat ini terdapat 35 dapur SPPG di provinsi tersebut. 20 di antaranya berada di Kabupaten Manokwari.
(rir)
