Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP KNPI Raden Umar dalam Studium Generale Musyawarah Kerja Aliansi BEM se-Bogor Raya di Kampus STIE GICI Bogor, Sabtu 15 November 2025.
Menurut Umar, ketidakpastian geopolitik global dan penguasaan SDA oleh segelintir elite menciptakan ketimpangan, kerusakan lingkungan, serta mempersempit akses rakyat terhadap sumber daya nasional.
“Penguasaan SDA oleh oligarki bukan hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga menggerus sistem ekonomi dan arah bernegara. Pemuda harus menjadi lokomotif perubahan,” kata Umar.
Umar menegaskan bahwa reformasi pengelolaan SDA menjadi langkah penting menuju Indonesia yang berdaulat. Ia menyoroti lima langkah strategis yang perlu ditempuh negara.
“Negera diharapkan hadir dengan memperkuat regulasi yang berpihak pada rakyat, penegakan hukum terhadap mafia SDA, transparansi data izin dan eksploitasi, pemberdayaan masyarakat dan pemuda, serta memperluas kolaborasi nasional antar-elemen bangsa,” kata Umar.
Ia juga merujuk pada sejumlah langkah tegas pemerintah dalam menertibkan praktik-praktik oligarki, seperti pengembalian jutaan hektare kawasan hutan dari penguasaan cukong sawit, penindakan tambang ilegal, dan pencabutan status PSN proyek yang dinilai merusak lingkungan pesisir.
“Ini momentum negara menunjukkan keberpihakannya. Reformasi SDA adalah fondasi kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia,” tutup Umar.
