Demikian disampaikan Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPP IMM, Ari Aprian Harahap dalam keterangannya kepada wartawan, Senin 17 November 2025.
Ari mengurai bahwa program nasional seperti MBG membutuhkan fleksibilitas implementasi di lapangan, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan jumlah ahli gizi.
Karena itu, menurut Ari, pernyataan Cucun lebih tepat dipahami sebagai dorongan agar pelaksanaan program tidak tersendat hanya karena masalah ketersediaan tenaga.
“Dari pandangan kami, Pak Cucun tidak sedang meremehkan profesi ahli gizi,” kata Ari.
Ari mengatakan, perdebatan mengenai kebutuhan tenaga ahli dalam MBG seharusnya diarahkan pada perbaikan sistem, bukan pada sentimen.
Ia menilai bahwa program sebesar MBG harus menyiapkan dua pendekatan sekaligus: tetap melibatkan ahli gizi dalam aspek perencanaan menu dan standar nutrisi, namun membuka ruang pelatihan bagi tenaga lokal di daerah agar pengawasan dan implementasi tetap dapat dijalankan secara efektif.
Diberitakan RMOL sebelumnya, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang viral di media sosial lantaran dianggap menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memerlukan ahli gizi.
Cucun menjelaskan bahwa isu tersebut muncul saat pihaknya selaku Wakil Ketua DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk menyoroti keluhan dari berbagai pemangku kepentingan.
