Sosialisasi ini untuk mempercepat implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang pembentukan Satgas PPKPT serta mekanisme pelaporan, penanganan, dan perlindungan korban atas berbagai bentuk kekerasan di kampus.
Anggota Komisi X DPR Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya komitmen negara dalam menciptakan kampus yang aman. Menurutnya, negara harus hadir memastikan kampus menjadi ruang aman, bukan ruang trauma.
“Program PPKPT bukan hanya sekadar regulasi administrasi, tetapi merupakan komitmen kemanusiaan dan perlindungan terhadap mahasiswa serta civitas akademika secara menyeluruh,” ujar Nilam dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
Ia menekankan Satgas PPKPT harus berfungsi nyata sebagai garda terdepan pencegahan dan pendampingan korban.
“Kita ingin Satgas PPKPT tidak hanya menerima laporan, tetapi aktif melakukan edukasi, membangun sistem pelaporan yang aman, berpihak pada korban, dan mampu menciptakan budaya kampus yang manusiawi dan beradab,” ujar Legislator Nasdem ini.
Nilam juga mendorong integrasi nilai lokal seperti Sintuwu Maroso dan Nosarara Nosabatutu dalam membangun lingkungan kampus yang inklusif.
“Kekerasan hanya bisa dicegah jika seluruh unsur kampus bergerak: pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, organisasi mahasiswa, dan semua elemen komunitas akademik,” ungkapnya.
Lebih jauh, kata Nilam, Komisi X DPR berharap perguruan tinggi di Sulawesi Tengah dapat menjadi model pelaksanaan PPKPT yang efektif dan berkelanjutan.
“Sulawesi Tengah harus menjadi contoh bahwa pendidikan tinggi tidak hanya mencetak sarjana, tetapi juga membentuk manusia berbudi, beradab, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan,” pungkasnya.
