Pertemuan yang berlangsung dalam suasana dialog hangat itu membahas peran strategis pers dan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian ATR/BPN.
Dalam kesempatan itu, Ossy menegaskan bahwa hubungan antara pers dan eksekutif harus dibangun dengan prinsip saling mendukung, tanpa mengorbankan fungsi kontrol publik. Ia menilai pers memiliki posisi yang sangat penting dalam demokrasi, dan karenanya perlu menjaga integritas profesi.
“Kolaborasi antara pers sebagai pilar keempat demokrasi dengan eksekutif, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, harus bisa berjalan baik dan efektif,” kata Ossy.
“Check and balances tetap harus terjaga, tapi pers juga harus mengindahkan kerja-kerja jurnalistik yang sesuai kode etik,” sambungnya.
Ossy menjelaskan bahwa komunikasi publik yang sehat hanya dapat tercipta jika pemerintah dan pers berada dalam frekuensi yang sama, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat melalui informasi yang benar dan berimbang.
“Jika kolaborasi pers dengan eksekutif baik, maka komunikasi publik terinformasi dengan baik. Masyarakat menerima informasi yang tidak simpang siur, dan kami di pemerintah juga terbantu dalam menyampaikan kebijakan secara utuh,” kata Politikus Demokrat itu.
Audiensi juga berlangsung dengan pertukaran pandangan mengenai tantangan pemberitaan di era digital serta komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik.
