“Saya sih senyum saja ya, menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, enggak apa-apa,” kata Roy dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 20 November 2025.
Lanjut dia, pencekalan diduga dilakukan usai dirinya kembali dari Sydney, Australia. Di sana, Roy menyebut seluruh bahan yang dibutuhkan untuk penyusunan buku ‘Black Paper’ terkait polemik ijazah itu sudah lengkap.
Ini bisa diartikan, Roy Suryo Cs tidak membutuhkan perjalanan ke luar negeri lagi.
“Toh dah selesai, udah pulang dari Sydney, Australia dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan buku Black Paper. Itu semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi kalau ke Singapura. Nggak usahlah Singapura kampus abal-abal kayak gitu hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura dan itu kampus swasta. Jadi nggak perlu lah dia,” pungkas pakar telematika ini.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya mencekal Roy Suryo Cs dan dikenai wajib lapor.
“Betul (wajib lapor) karena status yang bersangkutan adalah tersangka, wajib lapor seminggu sekali. Dan kita cekal untuk ke luar negeri, tapi bukan tahanan kota,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dihubungi.
Kedelapan tersangka wajib lapor seminggu sekali.
Polda Metro Jaya sebelumnya mengumumkan delapan tersangka di kasus ini. Kluster pertama berisi lima orang yakmi pengacara Eggi Sudjana (ES); Kurnia Tri Rohyani (KTR); M. Rizal Fadillah (MRF); Rustam Effendi (RE); dan Damai Hari Lubis (DHL).
Klaster kedua, terdapat tiga, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo (RS); Dokter Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa (TT); dan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar (RHS).
Para tersangka pun dijerat dengan pasal berbeda, klaster pertama dijerat dengan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 dan/atau pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 27A Jo Pasal 45 Ayat (4) dan/atau Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 A Ayat 2 UU ITE.
Lalu, klaster 2 ini dikenakan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 Ayat 1 Jo Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat 1, Pasal 27a Jo Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45a Ayat 2 UU ITE.
Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut laporan Jokowi atas dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu.
Jokowi melapor terkait Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 27A, 32, serta 35 UU ITE.
