Anggota Komisi XII DPR Irsan Sosiawan mengatakan, target utama tender ini adalah memproduksi data dasar geospasial skala besar (large-scale) dan base maps untuk wilayah urban dan non-urban di seluruh Indonesia.
“Yang jelas, mestinya memprioritaskan kepentingan nasional. Kita sendiri dulu, nanti partnernya siapa, apakah dari China atau yang lain silahkan, itu terbuka,” papar Irsan kepada wartawan di Jakarta, Kamis 20 November 2025.
Pernyataan Irsan itu merespon posisi empat perusahaan asal China yang berpotensi memenangkan dari tender yang dibiayai dari soft loan Bank Dunia dengan anggaran 238 juta Dolar AS, sekitar Rp4 triliun dengan kurs Rp16.500.
Proyek ini merupakan bagian dari paket yang lebih besar dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) dengan kode P180860.
Legislator Partai Nasdem itu mengatakan, DPR belum menerima informasi tersebut. Namun, akan segera memanggil BIG untuk meminta penjelasan.
“Kami harap BIG bisa menjelaskannya dalam RDP dengan Komisi XII DPR mengingat urgensi kepentingan Indonesia yang besar dalam proyek ini,” katanya.
Menurutnya, kepentingan nasional menjadi prioritas utama karena proyek itu memiliki urgensi besar untuk menyediakan data dasar yang akurat bagi perencanaan ruang, pengelolaan wilayah, serta penentuan potensi sumber daya alam.
Dengan adanya ketersediaan data tersebut, Pemerintah bisa memastikan potensi sebuah wilayah, baik dari segi sumber daya alam maupun lainnya.
“Jadi tidak menebak-nebak agar itu menjadi suatu wilayah yang memiliki cadangan atau potensi-potensi kekayaan alam yang ada di seluruh kepulauan Indonesia,” pungkasnya.
