Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyelidikan terkait dugaan korupsi di BPKH berawal dari laporan masyarakat.
“Kemudian ditelaah, dianalisis oleh tim. Kita sedang melakukan pendalaman, sedang fokus untuk mencari dugaan peristiwa pidananya,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Jakarta Selatan, Kamis, 20 November 2025.
Budi mengaku miris ketika KPK melakukan penyidikan dugaan korupsi kuota haji, namun masih ada dugaan korupsi di lembaga yang juga berkaitan dengan haji, dalam hal ini BPKH.
“Dan secara institusi, Kementerian Agama, BPKH tentunya juga mendukung penuh terhadap proses-proses penanganan perkara di KPK, sebelumnya juga Kementerian Haji yang sudah beraudiensi ke KPK dan memaparkan juga titik-titik rawan, terjadinya fraud, terjadinya pelanggaran dalam proses penyelenggaran ibadah haji ini,” terangnya.
Kepala BPKH, Fadlul Imansyah sebelumnya mengaku siap menghormati proses yang sedang berjalan di KPK.
“BPKH menghormati serta mendukung penuh seluruh proses hukum yang sedang berlangsung,” kata Fadlul dalam siaran persnya, Rabu, 12 November 2025.
Fadlul menerangkan, langkah KPK merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
“BPKH akan bersikap kooperatif dan terbuka sepenuhnya, termasuk dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk membantu memperjelas duduk persoalan,” terang Fadlul.
Sedangkan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi di BPKH berbeda dengan penyidikan yang dilakukan KPK terkait dengan dugaan korupsi kuota haji.
“(Kasus) terpisah,” kata Asep kepada wartawan, Rabu, 12 November 2025.
Asep menerangkan, dugaan korupsi di BPKH hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
“Tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain. Nah, kami juga, tapi ini kan belum naik penyidikan nih, jadi belum bisa disampaikan secara detail,” pungkasnya.
