Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Kabupaten Klaten mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan perdana dilakukan secara simbolis di Pendopo Kabupaten Klaten, Jumat (14/11), dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto, Pj Sekda, jajaran OPD, camat, hingga perwakilan lembaga sosial dan pertanian.
Kepala DISSOSP3APPKB Klaten, Puspo Enggar Hastuti, menjelaskan bahwa kebijakan penyaluran DBHCHT disusun pemerintah berdasarkan lima pertimbangan utama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Antara lain, aspek kesehatan terkait prevalensi perokok, tenaga kerja industri hasil tembakau, petani tembakau, pemberantasan rokok ilegal, serta penerimaan cukai hasil tembakau.
Puspo merinci bahwa penerima BLT DBHCHT harus memenuhi tiga syarat, yakni penduduk Kabupaten Klaten, bekerja sebagai buruh tani tembakau, serta bukan penerima BLT serupa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Usulan penerima diajukan dari desa atau kelurahan, kemudian diverifikasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan tidak terjadi penerimaan ganda. Data yang telah divalidasi ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
Lebih lanjut, Puspo menambahkan pada 2025, Kabupaten Klaten mengalokasikan kurang lebih Rp8 miliar untuk BLT DBHCHT kepada 7.185 penerima.
Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp 1.200.000 untuk empat bulan, dan bantuan disalurkan sekaligus melalui rekening Bank Klaten. Penarikan dana dapat dilakukan mulai Senin, 17 November 2025 dengan membawa buku tabungan dan fotokopi KTP dua rangkap.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyampaikan rasa syukur karena Klaten sebagai daerah penghasil tembakau mendapatkan alokasi bantuan dari pemerintah pusat.
“Kita patut bersyukur, karena sebagai daerah penghasil tembakau, Klaten mendapat bantuan ini. Semoga dapat meringankan beban masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.
Penyaluran BLT DBHCHT 2025 ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau di Kabupaten Klaten serta mendukung upaya pemerintah dalam penguatan ekonomi masyarakat sektor pertanian tembakau.
“Harapannya, jumlah penerima dapat meningkat sehingga masyarakat yang belum mendapat tahun ini dapat terakomodasi. Namun melihat kondisi nasional yang sedang melakukan efisiensi, kita harus bersabar. Yang terpenting bantuan ini tepat sasaran,” ungkapnya.
(inh)
