Kepala BPKN, Prof. Mufti Mubarok, menegaskan ekosistem perdagangan digital berkembang pesat, tetapi belum diimbangi perlindungan yang memadai bagi konsumen.
Ia menilai kehadiran Satgas yang diusulkan Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim akan menjadi instrumen penting untuk menghadapi berbagai bentuk fraud digital seperti phishing, scam berkedok marketplace, hingga penyalahgunaan data pribadi.
“BPKN siap mendukung sepenuhnya pembentukan Satgas Perlindungan Konsumen Digital. Ini merupakan langkah strategis dan sangat relevan untuk menjawab meningkatnya pengaduan dan kerugian konsumen akibat penipuan digital,” ujarnya kepada RMOL pada Jumat, 21 November 2025.
Mufti menjelaskan BPKN selama beberapa tahun terakhir menerima lonjakan aduan terkait transaksi digital, mulai dari pembayaran tidak sah, penipuan toko palsu, hingga peretasan akun konsumen.
Karena itu, ia menilai Satgas yang melibatkan Kemendag, OJK, PPATK, Kominfo, BPKN hingga operator telekomunikasi akan mempercepat penanganan kasus dan memperkuat koordinasi antarlembaga.
“Kerugian masyarakat terus meningkat, sementara modus penipuan semakin canggih. Karena itu Satgas perlu memiliki kewenangan untuk bertindak cepat, melakukan pemblokiran, penelusuran aliran dana, dan penegakan hukum secara terintegrasi,” tambahnya.
Ia menegaskan BPKN siap memberikan rekomendasi kebijakan, data pengaduan, hingga dukungan penyusunan standar perlindungan konsumen digital untuk memastikan transaksi online yang aman bagi masyarakat.
