Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten terus memperkuat program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kegiatan sosialisasi dan penyerahan simbolis Bantuan RTLH APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di Pendopo Grha Bung Karno Klaten, Selasa (11/11).
Acara tersebut dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Pj Sekda Kabupaten Klaten, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala OPD terkait, Camat se-Kabupaten Klaten, Kepala Desa, serta penerima bantuan RTLH.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Klaten, Muh. Anwar Shodiq, menyampaikan bahwa hingga Agustus 2025 tercatat sekitar 7.000 unit rumah tidak layak huni yang masih membutuhkan penanganan. Perbaikan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan berbagai pihak lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pada tahun 2025, Pemkab Klaten memberikan bantuan untuk 353 unit RTLH dengan total anggaran sekitar Rp5 miliar. Selain itu, terdapat dukungan dari Pemerintah Provinsi sebanyak 485 unit, program BSPS 255 unit, dan Baznas 100 unit, sehingga total keseluruhan mencapai 1.193 unit RTLH,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11).
Pada kegiatan tersebut, Bupati Hamenang secara simbolis menyerahkan bantuan RTLH kepada 126 penerima dari 74 desa di 24 kecamatan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mempercepat penanganan perumahan tidak layak huni sebagai bagian dari upaya mengurangi lokus kemiskinan ekstrem di Klaten.
“Alhamdulillah tahun ini kita bisa menyelesaikan 1.193 unit RTLH berkat kerja sama dari berbagai pihak. Kita masih memiliki sekitar 7.000 unit yang perlu ditangani, mohon doa dan dukungan agar dapat segera terselesaikan,” tutur dia.
Ia menambahkan, program RTLH akan diintegrasikan dengan program DPU PR, khususnya dalam penyediaan sarana sanitasi seperti jambanisasi, sehingga masyarakat mendapatkan dukungan perumahan yang lebih layak dan sehat.
Dirinya juga menekankan bahwa program RTLH ini bersifat stimulan, sehingga masyarakat yang ingin menambah atau memperbaiki lebih lanjut dapat berkolaborasi dengan pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Hamenang juga meluncurkan aplikasi pelayanan publik digital bernama SIFASUM (Sistem Fasilitasi Umum). Aplikasi ini mempermudah masyarakat dalam menyewa fasilitas umum milik Pemkab Klaten, seperti Grha Bung Karno, Gedung Sunan Pandanaran, dan Alun-Alun Klaten, secara daring dan transparan.
“SIFASUM ini hadir untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Semua bisa dilakukan secara digital, mulai dari pengecekan ketersediaan gedung, tarif retribusi, hingga pembayaran non-tunai. Sistem ini juga mendukung transparansi dan sejalan dengan visi Smart City Klaten,” pungkasnya.
(rir)
