Damar sebelumnya diskors karena menggelar diskusi penolakan Soeharto sebagai pahlawan nasional tanpa izin kampus dan mengundang pihak luar.
Rudy memanggil semua pihak terkait untuk mendengar penjelasan masing-masing. Hadir dalam pertemuan itu Damar, Kepala Kemahasiswaan Achmad Rofii, Kepala Keamanan Laode Ahmad Arifudin, serta Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial, Bobby Reza.
“Kita kasih kesempatan semua pihak memberikan penjelasan,” ujar Rudy lewat keterangan resminya, Jumat, 21 November 2025.
Damar menyampaikan protes atas sanksi yang diterimanya, namun tetap meminta maaf karena menggelar kegiatan tanpa izin kampus. Ia menegaskan diskusi itu bukan kegiatan politik praktis.
Namun pihak kampus menilai lain. Dekan Bobby Reza menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dianggap bernuansa politik praktis dan tidak terkait agenda akademik. Apalagi kegiatan itu memicu respons kepolisian setelah undangan acara beredar luas.
“Polisi menyimpulkan kegiatan ini terafiliasi PDIP, karena terkait sejarah kampus dan warna almamater yang identik dengan merah,” kata Bobby.
Aparat kepolisian dari Polres Jakut, Polda Metro Jaya, hingga Mabes Polri sempat mendatangi kampus. Kepala Kemahasiswaan Achmad Rofii bahkan melihat mereka memotret sejumlah titik di kawasan kampus. Polisi mengaku hadir untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dari pihak-pihak yang menolak diskusi tersebut.
Menyikapi ini, Rudy menjelaskan keterlibatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk melindungi seluruh mahasiswa. Ia memahami alasan pihak keamanan mengambil langkah pencegahan, apalagi polisi disebut sudah berencana memeriksa Damar.
“Kami sebagai ayah ingin melindungi semua mahasiswa. Keamanan kampus harus dijaga,” ujar Rudy.
Ia membuka peluang sanksi skorsing dicabut, tergantung pembicaraan lebih lanjut antara Damar dan dekan. Rudy berpesan agar insiden ini menjadi belajar bersama.
“Tak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan,” tandasnya.
