Pernyataan ini disampaikan Faizal kepada Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, setelah bertemu awak media di kantornya di Jakarta, Jumat 21 November 2025.
Menurut Faizal, dialog antar-elite di level tertinggi sangat mendesak.
“Dialog di level tertinggi diperlukan agar publik melihat bahwa tidak ada intervensi politik dalam proses peradilan. Sekaligus mediasi antar-elite dapat memperkuat independensi proses hukum,” kata Faizal.
Faizal mengajak agar diskursus publik tidak dibelokkan menjadi konten sensasional atau kepentingan politik tertentu. Faizal menegaskan pentingnya menjaga komunikasi politik tetap terbuka dan jangan terputus.
Ia juga menyerukan agar kedua tokoh utama tersebut mengedepankan kepentingan yang lebih besar.
“Kedua tokoh harus tampil menunjukkan sikap kenegarawanan. Kepentingan negara harus di atas kepentingan politik,” kata Faizal.
Faizal memastikan bahwa penyelesaian perkara dugaan pemalsuan ijazah harus tetap berada di ranah pengadilan. Namun, stabilitas publik harus menjadi prioritas, sehingga ruang komunikasi politik harus tetap dibuka.
Di akhir pernyataannya, Faizal Assegaf menyatakan dukungannya penuh kepada Komisi Reformasi Polri.
“Kami mendukung langkah-langkah yang tengah dijalankan Komisi Reformasi Polri untuk menjadi institusi yang mampu bekerja secara profesional serta bebas dari tekanan politik dalam menangani isu publik yang sensitif.”
