Pengamat politik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), Adib Miftahul, menilai kisruh ini sama sekali tidak berpengaruh signifikan terhadap warga NU di akar rumput.
“Kisruh di PBNU ini tidak signifikan mempengaruhi akar rumput. Saya katakan demikian, ini hanya pertarungan elite,” ujar Adib Miftahul, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin, 24 November 2025.
Adib menjelaskan, perpecahan ini merupakan konsekuensi langsung dari semakin meningkatnya keterlibatan PBNU dalam panggung politik praktis belakangan ini. Keterlibatan tersebut telah menciptakan faksi-faksi internal yang mirip dengan situasi di partai politik.
“Ini karena akumulasi PBNU yang terseret dengan politik praktis sehingga terjadi di dalam internal itu banyak faksi-faksi yang berbeda. Ibarat partai politik bagaimana kita punya celah kita ingin berkuasa itu saja,” jelasnya.
Bahkan, Adib menilai daya tawar politik PBNU kini jauh lebih besar, bahkan melebihi partai politik, dalam hal pengaruh publik dan pengerahan suara.
“PBNU malah lebih seksi daripada partai politik sebagai penggedor suara, peraup suara, bahkan kalau mau jujur mungkin untuk meraup pendapatan juga bisa,” katanya.
Oleh karena tingginya nilai tawar politik inilah, Adib menyimpulkan bahwa desakan mundur ini bukan intervensi pihak luar, melainkan murni “pertarungan faksi” dan “pertarungan elite” di dalam organisasi.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menolak mundur meskipun didesak oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar sebagaimana hasil rapat syuriyah.
Gus Yahya justru mengumpulkan para kiai sepuh NU di Kantor PBNU, Jakarta, pada Minggu malam 23 November 2025. Pertemuan itu disebut sebagai musyawarah Alim Ulama NU. Salah satu hasilnya, menegaskan bahwa kepengurusan PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya harus tetap berjalan sampai akhir periode.
“Tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri. Semua sepakat begitu, gamblang 100 persen,” tegas Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Said Asrori.
