Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dissosp3appkb) menggelar rapat koordinasi terkait perubahan lokasi ajuan lahan Sekolah Rakyat.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten pada Rabu pagi (5/11).
Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Klaten, Benny Indra Ardhianto, dan turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten serta perwakilan berbagai perangkat daerah. Di antaranya hadir Dinas Pendidikan, BPKPAD, BKPSDM, Baperida, Inspektorat, Bagian Hukum Setda Klaten, dan unsur terkait lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Dissosp3appkb Kabupaten Klaten, Puspo Enggar Hastuti, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memuliakan keluarga miskin dan memfasilitasi kebangkitan wong cilik.
Sekolah Rakyat sendiri memiliki sejumlah keunggulan. Antara lain, menggabungkan kurikulum nasional dan internasional, mengedepankan pendidikan karakter dan bela negara.
Kemudian, bersifat gratis dan berkelanjutan, mengusung konsep boarding school berbasis komunitas, menyediakan pendampingan pasca-lulus, serta berfokus pada pemutusan rantai kemiskinan antar generasi.
Lebih lanjut, Puspo menjelaskan bahwa model pembangunan Sekolah Rakyat di Klaten mengarah pada model kedua, yakni pembangunan baru di atas lahan baru milik Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, BUMN, atau pihak swasta.
Pembangunan akan meliputi fasilitas sekolah, asrama putra-putri, dengan standar sarana prasarana yang mencakup ruang kelas, asrama, ruang makan, laboratorium, perpustakaan, gudang, dan fasilitas penunjang lainnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Klaten, Benny Indra Ardhianto, menegaskan pentingnya program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program Sekolah Rakyat ini merupakan program yang sangat penting bagi masyarakat. Setelah diskusi panjang, kita telah mendapatkan lokasi yang strategis. Program ini tidak hanya meningkatkan perekonomian, tetapi juga menekan angka kemiskinan, khususnya bagi masyarakat desil 1 dan desil 2,” ujar Benny dikutip Senin (24/11).
Benny juga mengimbau seluruh instansi terkait untuk segera menindaklanjuti hasil rapat tersebut agar proses pengajuan dan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Klaten dapat segera terealisasi.
(inh)
