Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Halida Rahardhini menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po.
Biro Hukum KPK mengatakan seluruh dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan sah atau tidaknya penangkapan adalah prematur.
“Dalam eksepsi: Menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara: Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon,” ujar Indah dari Biro Hukum KPK di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (25/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Paulus Tannos hingga saat ini disebut masih berstatus sebagai buron atau masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018, seseorang yang dinyatakan buron dilarang mengajukan Praperadilan.
Apabila permohonan Praperadilan tetap diajukan melalui keluarga atau kuasa hukum, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima.
Biro Hukum KPK Ariansyah menuturkan sejak Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 82 tanggal 5 Agustus 2019 terbit, penyidik telah memanggil secara patut Paulus Tannos baik sebagai saksi maupun tersangka. Namun, panggilan tersebut diabaikan.
Dalam perjalanannya, Paulus Tannos diketahui keberadaannya di Singapura dan melakukan perjalanan lintas negara. Oleh karena itu, KPK melayangkan surat panggilan ke alamat kediaman Paulus Tannos di Indonesia dan Singapura dengan bantuan pihak lain. Lagi-lagi, Paulus Tannos tidak memenuhi panggilan penyidik.
Atas dasar itulah KPK bekerja sama dengan instansi penegak hukum lain yang selanjutnya menerbitkan DPO dan memasukkan nama Paulus Tannos ke dalam red notice.
“Mahkamah Agung RI memberikan penegasan berupa limitasi atau batasan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status DPO,” ungkap Ariansyah.
Dalam jawabannya, Biro Hukum KPK turut membahas keberatan Paulus Tannos tentang Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/08/DIK.01.02/01/11/2024 tertanggal 26 November 2024 yang ditandatangani oleh Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua KPK, bukan penyidik. Padahal, kedudukan Pimpinan KPK termasuk Wakil Ketua tidak lagi sebagai penyidik dan penuntut umum berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tentang KPK.
Ariansyah mengatakan dalil Paulus Tannos yang mempersalahkan dasar kewenangan KPK terkait surat perintah penangkapan tersebut sama saja mempertanyakan tentang muatan Pasal berkenaan dengan Undang-undang yang dijadikan dasar hukum oleh Pimpinan KPK.
“Maka, jelas pengujian tersebut lebih kepada pengujian tafsir konstitusionalitas kewenangan organ kelembagaan KPK yang harus diuji melalui uji materi peraturan perundang-undangan yang merupakan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review,” tutur Ariansyah.
“Pengujian kewenangan KPK demikian tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pengujian melalui Praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP karena mekanisme pengujian Praperadilan jelas memiliki limitasi terkait dengan kewenangannya,” sambungnya.
Status DPO tak relevan
Kuasa hukum Paulus Tannos, Damian Agata Yuvens, menyatakan status DPO yang dipersoalkan KPK menjadi tidak relevan. Menurut dia, KPK selalu mengetahui keberadaan dari Paulus Tannos dan malah secara tiba-tiba memasukkannya ke dalam daftar DPO.
Damian menuturkan kliennya sudah pernah dimintai keterangan satu di antaranya sebagai saksi dalam perkara tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong pada tahun 2017. Bahkan, keterangan tersebut termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 100/2017 tanggal 21 Desember 2017.
“Faktanya pula di bulan November 2021 Pemohon berkomunikasi dengan penyidik Termohon yang bahkan sempat bersurat dengan Termohon, namun ujug-ujug Termohon memasukkan Pemohon dalam DPO pada tanggal 19 Oktober 2021. Kalau benar Termohon tidak tahu di mana, tidak mungkin sampai sekarang Pemohon sedang dikekang kebebasannya. Hal ini menyebabkan status DPO pada Pemohon menjadi tidak relevan karena kedudukan Pemohon jelas ada di mana,” ungkap Damian.
Kasus Paulus Tannos merupakan proses ekstradisi pertama yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura. Kedua negara telah melakukan penandatanganan perjanjian ekstradisi pada tahun 2022, yang dilanjutkan dengan ratifikasi pada tahun 2023.
(fra/ryn/fra)
[Gambas:Video CNN]
