Namun penghormatan yang paling tulus patut kita berikan kepada guru yang menjaga integritasnya, terutama di tengah berbagai godaan yang dapat mencederai wajah pendidikan kita.
Salah satu persoalan yang terus berulang adalah penyalahgunaan Komite Sekolah sebagai alat pungutan. Ketika partisipasi masyarakat berubah menjadi mekanisme penarikan dana yang bersifat wajib, sekolah berubah dari ruang belajar menjadi ruang yang membebankan.
Di titik seperti inilah integritas guru diuji: apakah ia berdiri bersama murid dan orang tua, atau larut dalam praktik yang merugikan mereka.
Kasus-kasus di berbagai daerah memperlihatkan bahwa persoalan ini nyata. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), Ombudsman menemukan pungutan pendaftaran ulang disertai “sumbangan komite” hingga Rp150 ribu per bulan. Di Bangka Belitung, orang tua SD dan SMP mengeluhkan pungutan perpisahan sebesar Rp300-400 ribu per siswa.
Sejumlah sekolah bahkan harus mengembalikan pungutan yang tidak sesuai aturan setelah Ombudsman turun tangan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa komite dapat berubah dari wadah partisipasi menjadi beban finansial.
Jakarta memang tidak mencatatkan kasus besar yang diekspos secara publik dalam beberapa tahun terakhir. Namun bukan berarti ibu kota bebas dari persoalan.
Dinas Pendidikan DKI bahkan secara terbuka meminta pelajar melaporkan jika ada pungutan di sekolah mereka. Ombudsman juga mengingatkan risiko komite menjadi “lembaga tukang pungut” jika sumbangan dikemas sedemikian rupa hingga terasa wajib.
Dalam laporan nasional, DKI termasuk wilayah yang menerima pengaduan terkait sumbangan yang berubah menjadi pungutan. Artinya, meski tidak selalu terpampang di media, potensi penyimpangan tetap menghantui ruang-ruang kelas Jakarta.
Justru dalam situasi seperti ini, keberadaan guru yang menjaga integritas menjadi semakin berharga. Mereka yang menolak memanfaatkan komite sebagai alat pungutan bukan hanya mematuhi aturan, tetapi menjaga marwah profesi. Mereka memberikan pelajaran paling sunyi namun paling kuat: bahwa kejujuran bukan teori, tetapi keputusan yang diambil setiap hari.
Bagi banyak keluarga, pungutan tambahan bukan sekadar angka, melainkan kecemasan. Ketika kebutuhan hidup menekan, sekolah seharusnya menjadi tempat yang menenangkan, bukan sumber beban baru. Guru yang menyadari hal ini sedang mengembalikan sekolah pada jati dirinya: ruang tumbuh, bukan ruang transaksi.
Karena itu, ucapan “Selamat Hari Guru” terasa lebih bermakna ketika disandarkan pada mereka yang menjaga garis nilai yang sering kali digeser oleh kepentingan. Mereka adalah penjaga pagar moral pendidikan, memastikan bahwa partisipasi orang tua tetap jujur, sukarela, dan tidak dipaksakan.
Menghormati guru seperti mereka adalah cara kita merayakan harapan. Harapan bahwa pendidikan tetap tegak di atas kejujuran. Harapan bahwa anak-anak belajar bukan hanya dari buku, tetapi dari teladan hidup. Dan harapan bahwa masa depan bangsa lahir dari ruang-ruang kelas yang dijaga oleh hati yang bersih dan pikiran yang jernih.
Agung Nugroho
Direktur Jakarta Institute
