“Pertahanan kawasan dan diplomasi harus berjalan bersamaan. Posisi Indonesia sebagai negara pivotal di ASEAN harus terus ditopang dengan kapasitas nyata,” kata Sekretaris Presidium Sidang Munas IX IARMI, Rasminto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 24 November 2025.
Dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik, piagam Munas IX juga menilai bahwa arah kebijakan pertahanan dan diplomasi Presiden Prabowo sudah berada pada jalur yang tepat.
IARMI juga mengusulkan pembentukan “situational room” nasional berbasis data dan analisis real-time sebagai instrumen pengambilan keputusan strategis.
“Dunia bergerak cepat, ancaman juga berubah cepat. Pemerintah membutuhkan pusat analisis bersama yang bekerja setiap saat,” ucap Rasminto.
Lanjut dia, IARMI turut memberikan dukungan terhadap agenda reformasi hukum yang saat ini menjadi salah satu konsentrasi pemerintahan. Menurutnya, stabilitas keamanan nasional tidak mungkin terjaga tanpa kepercayaan publik pada institusi penegakan hukum.
“Supremasi hukum adalah fondasi pertahanan. Tanpa itu, stabilitas nasional tidak akan kokoh,” ujarnya.
Munas IX juga menyatakan dukungan terhadap modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan penguatan industri pertahanan dalam negeri, termasuk kolaborasi kampus, alumni, dan industri strategis.
“Tantangan baru harus dijawab dengan kapasitas baru. Kemitraan triple helix antara pemerintah, akademisi, dan industri adalah kunci. IARMI siap berperan strategis,” tutur Rasminto.
Direktur Human Studies Institute ini menegaskan bahwa Piagam Munas IX menjadi sikap resmi organisasi mengenai arah pembangunan pertahanan nasional.
“Posisi IARMI jelas, siap mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan bersama pemerintah memastikan pelaksanaannya berjalan konkret di lapangan,” tandasnya.
