Jakarta, CNN Indonesia —
Anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengkritik program studi banding yang dilakukan Rektor Institut Pemerintahan dalam Negeri (IPDN) ke Universitas Cambridge, Inggris.
Hal itu disampaikan Jazuli kepada Wakil Menteri dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya dalam rapat di Komisi II DPR, Selasa (25/11).
Jazuli menilai studi banding itu tak relevan dengan tugas IPDN, apalagi kunjungan kerja (kunker) DPR ke luar negeri juga tengah dalam moratorium.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jangan sampai Pak Wamen tadi jelaskan, Rektor IPDN studi banding ke Cambridge. DPR aja dibatalin semua kunjungan ke luar negerinya. Ini rektor IPDN ke Cambridge,” kata Jazuli.
“Padahal IPDN itu bakal jadi camat, bakal jadi apa gitu. Apa urusannya sama Cambridge. Apa urusannya sama Cambridge,” imbuhnya.
Jazuli pada kesempatan itu sekaligus meminta Kemendagri untuk terus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Menurut dia, pendidikan politik tak boleh hanya dilakukan sekali dalam lima tahun.
Mantan Ketua Fraksi PKS di DPR itu menyebut saat ini tingkat partisipasi memilih di kalangan generasi Z kecil, meski partisipasinya lebih tinggi dari Amerika Serikat.
“Gen Z itu sudah tidak terlalu tertarik ikut memilih. Meskipun partisipasi pemilih lebih tinggi dari AS. Masih lebih baik,” katanya.
Meski begitu, dia menilai pemerintah tak boleh lepas tangan. Jazuli bahkan mendorong agar Dirjen Politik Umum ditambah anggaran untuk terus meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Jangan lima tahun sekali aja orang diajari politik. Lima tahun harus dididik politik, Pak Wamen. Saya cuma melihat saja pentingnya pendidikan politik,” katanya.
“Maka dirjen, yang menangani pendidikan politik itu anggarannya harus ditambah. Supaya melek politik ini orang Indonesia itu,” imbuh Jazuli.
(fra/thr/fra)
[Gambas:Video CNN]
