Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membantah rotasi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilakukan secara mendadak.
Hal itu disampaikannya merespons protes yang disampaikan komika Soleh Solihun soal rotasi yang dinilai mendadak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Nah, kalau soal tadi bilang tentang mendadak, enggak mungkin mendadak. Prosesnya panjang,” kata Rano di Jakarta Barat, Selasa (25/11).
Ia mengatakan sejak memimpin Jakarta bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, DKI baru melakukan rotasi beberapa waktu lalu.
Pada Rabu (19/11), Pramono baru melantik dan mengambil sumpah jabatan 1.882 pejabat administrator, pengawas, ketua sub kelompok, fungsional, serta kepala sekolah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
“Bahkan kita selama enam bulan menjadi pimpinan di Jakarta, baru kita terjadi rotasi. Jadi bukan persiapan pendek gitu,” ujar dia.
Sebelumnya, Soleh Solihun memprotes rotasi pegawai Pemprov DKI dalam akun media sosial X pribadinya.
Soleh meminta Pramono memperbaiki sistem tersebut karena para pegawai baru menerima informasi rotasi sebelum hari pelantikan.
“Dear Pak @pramonoanung, tolong perbaiki dong sistem rotasi pegawai di Pemprov DKI, terutama antar dinas. Tolong bilang kepada para kepala dinas, jangan mindahin pegawai h-1 pelantikan. Dan pegawai baru tahu dia dipindah kemana di hari H pelantikan,” tulis @solehsolihun pada Kamis, 20 November.
Menurut Soleh, seharusnya ada proses sebelum PNS dipindahtugaskan.
“Meskipun masih sama-sama Pemprov dki, kalo pindah dinas, kan itu sudah beda kantor. Pak @pramonoanung idealnya pegawai pindah tuh, ada transisi satu bulan, ada wawancara di tempat baru, dan dilihat kompetensi serta rekam jejak pekerjaannya,” kata Soleh.
(fra/yoa/fra)
[Gambas:Video CNN]
