Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, menekankan komitmen organisasi tersebut mengawal isu-isu krusial. Secara umum, ia menyoroti perlunya Pemerintah memastikan kepastian hukum, keadilan ekologis, dan perlindungan masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk persoalan konflik lingkungan seperti yang melibatkan PT TPL di Sumatera Utara.
Secara lebih spesifik, Ketua Gugus Tugas Papua PP Pemuda Katolik, Melkior Sitokdana, memaparkan hasil Rapimnas terkait Tanah Papua yang terkait dengan isu-isu di Tanah Papua. Fokus utama meliputi pengelolaan tanah adat, akses terhadap pendidikan, serta layanan kesehatan terutama di wilayah pedalaman.
“Kami menyampaikan bahwa banyak PSN di Papua yang masih menghadapi kendala, baik dalam aspek transparansi, pembebasan lahan, maupun dampak sosial. Masyarakat adat perlu dilibatkan sejak awal agar tidak ada lagi ketidakadilan dalam pengelolaan tanah adat,” ujar Melkior.
Ia juga menyoroti aspek pendidikan dan kesehatan yang masih tertinggal di banyak wilayah.
“Rapimnas merekomendasikan percepatan peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan tenaga kesehatan, terutama di daerah pedalaman. Generasi muda Papua harus mendapatkan hak pendidikan yang layak, dan masyarakat harus memperoleh layanan kesehatan yang memadai tanpa hambatan akses,” tambahnya.
Menanggapi masukan tersebut, Wapres Gibran menyambut positif usulan Pemuda Katolik. Gibran menyatakan komitmennya untuk membuka ruang dialog dan kolaborasi, serta berharap Pemuda Katolik dapat turun ke masyarakat untuk membangun dialog.
“Persatuan dan kerukunan kunci dari suksesnya pembangunan,” tutup Gibran.
Turut hadir dalam pertemuan ini Ketua Umum PP Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Program Kemitraan dan Kolaborasi Freddy Simamora, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Program Eksternal dan Kemasyarakatan Robertus Bondan Wicaksono, Komandan Nasional PASKOKAT Yustinus Wuarmanuk, Ketua Bidang Riset dan Kajian Kebijakan Publik Eduardo Edwin Ramda, Ketua Bidang Moderisasi Beragama dan Hubungan Masyarakat Katolik Santi Manurung.
Brikutnya, Ketua Bidang Hubungan OKP dan Antar Lembaga, Yohanes Boge Parinding, Wakil Ketua Departemen Eksternal dan Kemasyarakatan Fransiskus Bani, Ketua Gugus Tugas Papua Melkior Sitokdana, dan Wakil Bendahara Umum Dicky Ricardo Gultom.
