Purbaya sebelumnya menegaskan bahwa upaya perbaikan DJBC sedang berlangsung, namun jika hasilnya tidak terlihat dan kepercayaan publik tak membaik, ia akan membekukan lembaga tersebut.
“Biarkan, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius, kalau Bea Cukai gak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih gak puas, Bea Cukai bisa dibekukan,” ucap Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis 27 November 2025.
Purbaya mengungkap dua masalah mendasar yang memicu ancaman pembekuan tersebut
Pertama, under-invoicing, yaitu adanya dugaan permainan nilai (pencatatan ekspor-impor lebih rendah) untuk menghindari pajak. Kedua, penyelundupan, yaitu maraknya barang ilegal yang lolos masuk, memunculkan tuduhan bahwa oknum Bea Cukai “bermain”.
Meskipun ancaman serius dilayangkan, Purbaya memberi waktu bagi DJBC untuk berbenah. Pemerintah saat ini tengah melakukan investigasi menyeluruh, termasuk terhadap perbedaan data ekspor-impor Indonesia-Tiongkok yang selama ini dicurigai publik.
“Saya nggak tahu ya. Jadi gini, yang ada pencatatan, kita udah investigasikan ada katanya ekspor dari China-nya besar total ekspornya nggak sama dengan total import-nya gitu. Dari China ke Indonesia atau dari Indonesia ke China,” jelasnya.
Untuk mempercepat dan memastikan akurasi, investigasi ini tidak lagi mengandalkan cara manual, yaitu menggunakan kecerdasan buatan atau AI.
“Nggak lama lagi kita akan kerjakan pakai AI (Kecerdasan Buatan). Jadi akan lebih cepat,” jelas Purbaya.
Ancaman ini merupakan tekanan reformasi yang sangat nyata. Purbaya menegaskan, jika upaya perbaikan gagal dan kepercayaan publik tidak pulih, nasib 16.000 pegawai Bea Cukai akan dipertaruhkan.
