Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mendorong kepala daerah untuk membangun layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pemimpin daerah memahami keinginan warga sebelum membuat kebijakan.
Menurutnya, survei adalah cara paling efektif untuk mengetahui pendapat masyarakat. Oleh karena itu, calon kepala daerah diharapkan melakukan survei melalui lembaga kredibel. Namun, tidak semua kepala daerah memanfaatkan hasil survei dengan baik.
“Sebagian besar kepala daerah hanya mengambil catatan dari faktor elektabilitas saja,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bima mengisahkan pengalamannya ketika menjabat sebagai Wali Kota Bogor. Pada 2012, ia melakukan survei untuk mengetahui aspirasi masyarakat setahun sebelum pemilihan.
Survei tersebut menempatkan tiga isu utama sebagai perhatian warga, yaitu kemacetan, pengelolaan sampah, dan persepsi tentang inklusivitas kota. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah kota kemudian menetapkan prioritas pembangunan.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan sampah perlu dilihat sebagai ekosistem yang melibatkan semua pihak. Di Bogor, pendekatan dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari edukasi rumah tangga melalui Ketua RT/RW, pemilahan sampah organik dan non-organik, hingga pengelolaan lanjutan.
Program ‘Bogorku Bersih’ yang terinspirasi dari praktik di Surabaya menjadi bagian dari strategi tersebut dan berkontribusi pada diraihnya kembali Piala Adipura setelah 28 tahun.
Di sektor transportasi, Bima menilai bahwa kemacetan Bogor tidak dapat diselesaikan dengan langkah parsial. Program Konversi Angkot menjadi salah satu inisiatif pemerintah kota saat itu.
Melalui program tersebut, tiga angkot digabungkan menjadi satu bus sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi yang lebih teratur. Ia menambahkan bahwa keberhasilan layanan transportasi publik juga dipengaruhi budaya masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.
Bima juga menyoroti pengembangan Kampung Tematik sebagai strategi pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Wilayah seperti Desa Mulyaharja dan Bojongkerta sebelumnya merupakan kawasan dengan tingkat pendapatan relatif rendah.
Pemerintah Kota Bogor kemudian mengembangkan kampung tematik yang mencakup edukasi bagi generasi muda, penguatan kapasitas perempuan dalam mengelola usaha, serta pengembangan potensi wisata seperti trekking, camping, dan glamping. Program yang dimulai pada masa pandemi Covid-19 tersebut kini memberikan dampak ekonomi bagi warga.
Di akhir paparannya, Bima menegaskan bahwa berbagai contoh tersebut menunjukkan pentingnya membangun ekosistem dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kebijakan yang efektif tidak hanya menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat pemberdayaan masyarakat serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan.
“Ini tentang membangun komunitas, memberdayakan masyarakat, dan membangun kolaborasi dengan sebanyak mungkin pemangku kepentingan terkait isu yang sedang kita tangani,” tandasnya saat menjadi Keynote Speaker pada acara Design Thinking & User Experience (DTUX) Summit 2025 di Kampus Alam Sutera BINUS University, Kota Tangerang, Banten, Kamis (27/11).
(rir)
