Dalam hal ini, kinerja Kementerian Kehutanan di bawah komando Raja Juli Antoni pun disorot. Raja Juli dinilai tidak bisa mengemban amanah Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga hutan Indonesia.
“Raja Juli sebagai Menhut semestinya bisa mengantisipasi wilayah hutan yang berisiko dan memberikan dampak besar terhadap bencana,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto kepada redaksi, Minggu, 30 November 2025.
Hari mencermati, banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera tidak bisa dilepaskan dari praktik tambang dan eksplorasi hutan secara berlebihan di wilayah tersebut.
Akibat pembabatan hutan dan kerusakan alam, struktur tanah di Sumatera tak mampu menyerap air hujan secara maksimal sehingga menyebabkan bencana alam.
“Sudah menjadi rahasia umum ada korporasi besar seperti Toba Pulp. Raja Juli seperti kebakaran jenggot, baru mau melakukan evaluasi setelah bencana,” tutupnya.
Banjir yang terjadi di Sumatera beberapa hari belakangan turut membawa ribuan material kayu gelondongan.
Kemenhut tidak menutup kemungkinan keberadaan kayu-kayu tersebut berasal dari pembalakan dan praktik ilegal. Namun demikian, hingga kini Kemenhut masih menelusuri sumber ribuan kayu yang hanyut terbawa banjir tersebut.
“Kami tidak pernah menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir. Untuk memperjelas sumber-sumber kayu sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” ujar Dirjen Gakkum Kemenhut, Dwi Januanto.
