“Jokowi yang menghindar atau mempersulit akses terhadap bukti administratif yang dapat diverifikasi, hanya akan menimbulkan kecurigaan, memperpanjang konflik, dan memperluas ruang disinformasi,” kata Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto melalui keterangan tertulisnya kepada RMOL, Senin 1 Desember 2025.
Jokowi yang masih menyembunyikan ijazahnya rapat-rapat dari publik, kata Sugiyanto, justru membuat masyarakat bingung, frustrasi, dan tertekan, serta dapat merembet pada merosotnya legitimasi, stabilitas, dan kepercayaan publik secara luas.
Belum lagi pro dan kontra semakin tajam, sehingga membelah masyarakat ke dalam dua kubu yang saling menyerang, sehingga memunculkan potensi konflik sosial yang mengganggu keamanan dan stabilitas politik pemerintahan yang sedang berjalan.
“Polarisasi ini berpotensi menjadi bom waktu yang dapat meledak kapan pun dan dapat menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa,” kata Sugiyanto.
Sugiyanto menekankan bahwa model bekas pemimpin yang terus-menerus memperumit masalah jelas merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat luas dan pemerintahan yang sedang berkuasa.
“Bekas pemimpin dengan kecenderungan seperti ini mungkin kerap menunjukkan perilaku menghindar dari transparansi serta bersikap defensif dengan membalikkan narasi,” kata Sugiyanto.
Tipe kepemimpinan semacam ini, lanjut Sugiyanto, boleh jadi juga sering mengandalkan taktik penundaan, memanfaatkan prosedur birokrasi untuk mengaburkan fakta, dan memobilisasi pendukung demi meredam kritik.
